tribunindonesia

Posts Tagged ‘NASIONAL’

Sri Mulyani Salah Satu Wanita Berpengaruh di Dunia

In TOKOH on 20 Agustus 2009 at 2:01 PM

sri_mulyani_indrawatiMENTERI Keuangan sekaligus Pelaksana Jabatan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Sri Mulyani Indrawati kembali dinobatkan oleh Forbes sebagai salah satu wanita paling berpengaruh di dunia pada 2009.

Posisi Sri Mulyani tahun ini melorot di urutan ke-71. Tahun lalu Sri Mulyani berada di posisi ke-23 mengalahkan Hillary Rodham Clinton yang nangkring di urutan ke-28. Kala itu Hillary masih menjabat sebagai senator di New York. Tahun lalu Sri Mulyani juga berada di atas Oprah Winfrey (urutan ke-36) pembawa acara kondang asal Amerika.

Tahun ini, menurut laporan yang dilansir pada Rabu (19/8), Sri Mulyani dinilai berhasil mengurangi budaya korupsi yang mengakar di Indonesia. Sri Mulyani juga dinilai berhasil menciptakan iklim usaha yang kondusif dan memberikan insentif pajak bagi para pelaku usaha.  Baca entri selengkapnya »

Ciputra dan Sejarah Penderitaan Rakyat Manado

In TOKOH on 5 Agustus 2009 at 7:14 PM

oleh Prima Sp Vardhana

ciputra1KEHADIRAN stasi Jalan Salib di kaki patung Kristus Memberkati yang dibangun di kawasan Citraland Manado, Sulawesi Utara, bukan hanya diharapkan sebagai tempat wisata religi. Monumen yang terletak di atas bukit itu juga mencatat sejarah penderitaan rakyat Manado, khususnya pada masa penjajahan Jepang 1942-1945.

Itu memang sengaja dihadirkan oleh Ciputra sebagai pendiri obyek wisata religi, khususnya untuk umat Kristiani. Saat meresmikan Jalan Salib di kompleks itu, beberapa waktu lalu, Ciputra secara detail menjelaskan, di ujung jalan salib, tepatnya di bawah kaki Kristus Memberkati, dibuat relief dan patung-patung penderitaan warga Manado yang mengalami kekejaman Jepang.

Ada empat patung yang menggambarkan penderitaan itu. Satu di antaranya seorang ibu yang menggendong anak balita telanjang. Meski keseluruhan tubuh patung dicat putih, tetap kelihatan ekspresi ibu itu yang begitu sendu dan sedih serta menderita. Ia seolah memikirkan bagaimana nasib masa depan si anak balita kurus dan telanjang, yang menggambarkan kemiskinan orangtuanya.

Kehadiran patung ibu dan anak yang menderita ini semakin menemukan bukti kebenarannya, dengan pengakuan Ciputra sendiri bahwa ayahnya, Tji Sien Poe, seorang pedagang kecil meninggal di tahanan Jepang. Baca entri selengkapnya »

Marissa Haque Ancang-ancang Tuntut Wartawan

In TOKOH on 18 Maret 2008 at 6:08 PM
Marissa Haque, soal Wartawan dan Atut
Marissa Haque raih gelar doktor

SUDAH 14 bulan lebih mantan calon Wakil Gubernur Banten, Marissa Haque Fawzi mencari kebenaran dan menuntut keadilan terkait dugaan pemalsuan ijazah serta penyimpangan hukum lainnya yang menyangkut Gubernur Banten terpilih, Ratu Atut Chosiyah.

Polemik ini semakin menarik saat Marissa melaporkan Ratu Atut ke Mabes Polri, Kamis (6/3), serta Polda Metro Jaya, Jumat (7/3) lalu dan Polda memanggil Gubernur Banten tersebut satu hari kemudian. Dibawah ini hasil wawancara Marissa dengan beberapa wartawan.
Assalamualaikum Mbak Marissa?Bagaimana kabarnya?

Waalaikum Salam Warahmatullahi wa Barakatuh. Sehat, anda sendiri bagaimana?

Sehat. Mbak Apa benar Anda melecehkan para wartawan di Polda Metro Jaya?

Tidak benar, saya tidak pernah melecehkan teman-teman wartawan. Saya hanya bermaksud menyapa mereka sambil bercanda, Aduh kemana aja masih hidup loe? Tanya saya kepada mereka. Karena mereka saat saya kampanye selalu dekat dan membantu, jadi hanya bahagia dan kangen terus saya sapa. Baca entri selengkapnya »

SBY Ijinkan Pungutan Hutan untuk Rehab

In NASIONAL on 23 Februari 2008 at 7:37 PM

Jakarta:

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono membela peraturan pemerintah yang mengenakan pungutan pada penggunaan hutan lindung.

Presiden menegaskan dana yang dikumpulkan itu akan digunakan untuk merehabilitasi hutan di Indonesia.

Kontroversi muncul setelah Peraturan Pemerintah No.2 tahun 2008 meliputi aturan pungutan biaya bagi perusahaan yang memanfaatkan hutan lindung.

Usai rapat kabinet terbatas di departemen kehutanan hari ini, Presiden Yudhoyono menegaskan, penetapan tarif itu hanya diberikan kepada 13 perusahaan yang memiliki ijin memanfaatkan hutan lindung, tetapi tidak berarti pemerintah akan mengeluarkan ijin baru.

Presiden Yudhoyono mengatakan bahwa peraturan itu justru menambah dana yang bisa digunakan untuk menyelamatkan hutan Indonesia.

Penegasan ini menjawab kritik kelompok pegiat lingkungan yang khawatir hutan lindung Indonesia akan dirusak sejalan dengan penerbitan peraturan pemerintah ini.

Wahana lingkungan hidup mencatat setiap tahun 2,7 juta hektar hutan di Indonesia dibabat, antara lain untuk perkebunan dan pembalakan.

Departemen Kehutanan mencatat hingga kini tiga belas perusahaan yang sudah mengantongi izin tersebut menggunakan lahan hutan lindung antara lain untuk menara jaringan telekomunikasi dan pertambangan.

PP no 2 ini menetapkan, penggunaan lahan hutan lindung akan dikenai pungutan Rp300 per meter persegi atau Rp3 juta rupiah per hektar per tahun. ma/bbc

Bagir Manan: Hakim Penerima Suap BI Tangkap Saja

In NASIONAL on 22 Februari 2008 at 6:23 PM


Jakarta: Ketua Mahkamah Agung (MA), Bagir Manan, mempersilakan hakim yang menerima aliran dana Bank Indonesia (BI) untuk ditangkap.

“Tangkap saja, tapi harus seizin MA,” katanya, di Jakarta, Jumat (22/2). Ia mengatakan sekarang saja Gubernur BI, tidak perlu izin dari presiden karena KPK punya pasal tersendiri. “Terserahlah,” katanya.

Sebelumnya, Komisi Yudisial (KY) siap memberikan bantuan untuk membongkar dugaan aparat penegak hukum jaksa atau hakim yang menerima aliran dana BI.

“Jelas kita memiliki kewenangan untuk kasus, tapi harus bersinergi dengan kejaksaan, kepolisian dan KPK,” katanya.

Ia menambahkan pihaknya saat ini menunggu dari ketiga unsur hukum tersebut. “Tentunya kita siap membantu mengingat kasus BI itu, sudah memelaratkan bangsa Indonesia,” katanya.

Sementara itu, pengacara, Adnan Buyung Nasution, mengatakan, untuk mengungkap kasus aliran dana itu harus dari BI terlebih dahulu.

“Demikian pula dengan keberadaan Badan Kehormatan (BK) harus memberikan nama-nama anggota DPR yang menerima aliran dana itu ke KPK. Yang saya tahu baru ada dua nama yang sudah diserahkan,” katanya.

Demikian pula dari kejaksaan atau hakim, harus secara ksatria mencari oknum yang menerima aliran dana itu, yang kemudian pro aktif dengan menghubungi KPK untuk mengetahui jaksa tersebut.

“Kejaksaan jangan berlagak pilon kalau merasa malu dengan kasus itu, hingga harus jujur dan bersih,” katanya. ma/Republika

Komnas HAM Bentuk Tim Baru Kasus Lumpur Lapindo

In NASIONAL on 22 Februari 2008 at 5:51 PM


Surabaya: Komisi Nasional (Komnas) Hak Asasi Manusia (HAM) akan membentuk tim baru untuk mendalami dugaan pelanggaran HAM dalam kasus luapan lumpur di kawasan eksplorasi PT Lapindo Brantas.

“Kami sepakat membentuk tim baru untuk mendalami 11 misteri terkait adanya dugaan pelanggaran HAM dalam kasus itu,” kata komisioner Komnas HAM M Ridha Saleh di Surabaya, Jumat.

Usai menemui Kepala Oditur Militer (Otmil) III-12 Surabaya Letkol CHK Bambang terkait Insiden Alastlogo, ia mengemukakan hal itu menanggapi rekomendasi Tim Pengawas Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (TP2LS) DPR RI bahwa luapan lumpur Lapindo diakibatkan bencana alam.

TP2LS diketuai Soetardjo Soerjogoeritno dan beranggotakan Ketua Fraksi Partai Golkar, Priyo Budi Santoso, Ketua Fraksi PDIP, Tjahjo Kumolo, dan Ketua Fraksi Partai Demokrat, Syarief Hasan.

Menurut Ridha Saleh, 11 misteri yang akan didalami antara lain kehadiran PT Lapindo Brantas di Porong yang tanpa sosialisasi dengan masyarakat sebelumnya, bahkan kehadirannya justru dipersoalkan setelah ada luapan lumpur panas pada 29 Mei 2006.

“Tim baru itu melibatkan beberapa komisioner HAM dan para ahli. Mereka akan bekerja untuk mendalami adanya pelanggaran hak hidup, hak pendidikan, hak pekerjaan, dan hak-hak lainnya,” katanya.

Ia menyatakan masalah lumpur Lapindo bukan hanya memasukkan warga yang kena lumpur ke dalam peta daerah terdampak, namun harus jelas tentang tanggungjawab Lapindo dalam hal apa saja.

“Yang jelas, tanggungjawab Lapindo itu bukan hanya ganti rugi, melainkan Lapindo harus melakukan reparasi mulai dari rehabilitasi hingga rekonstruksi. Selama ini, perusahaan di Indonesia memang tidak memasukkan tanggungjawab HAM dalam usahanya,” katanya.

Oleh karena itu, katanya, Komnas HAM akan mendesak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk bersikap tegas tentang siapa yang harus bertanggungjawab bila ada pelanggaran HAM dalam dunia industri.

“Pemerintah juga harus tegas agar upaya hukum, baik perdata maupun pidana, tidak ada yang menghalangi di lapangan,” katanya sesaat menjelang kunjungan ke Laboratorium Forensik (Labfor) Polri Cabang Surabaya di Mapolda Jatim untuk menanyakan uji balistik Alastlogo.

Secara terpisah, Kapolda Jatim Irjen Pol Herman S Sumawiredja mengatakan pihaknya tidak akan terpengaruhi dengan rekomendasi DPR RI tentang lumpur Lapindo. “Proses akan jalan terus, karena soal politik itu tidak ada kaitannya dengan masalah hukum,” katanya. ma/republika