Dindik Sidoarjo Haramkan Pungutan Pada Siswa Baru

oleh Prima Sp Vardhana

MULAI tahun ajaran 2009-2010, Di­nas Pendidikan Kabupaten Si­doarjo melarang pungutan ben­tuk apapun terhadap siswa baru se­kolah-sekolah negeri dari SD hing­ga SMA. Kebijakan ini terkait be­sarnya dana BOS dan Block Grant yang telah dikucurkan pemerintah pusat juga APBD untuk pendidikan di wilayah Sidoarjo.
.
“Jika ada sekolah-sekolah ne­geri di Kabupaten Sidoarjo yang melakukan pungutan ter­ha­dap siswa baru mulai tahun aj­a­ra­n 2009, saya berjanji tidak akan melakukan toleransi. Sank­si administratif pasti akan saya ja­tuhkan,” kata Kepala Dinas Pen­didikan Kab. Sidoarjo, MG Hadi Sutjipto SH MM di ruang ker­ja­nya, Selasa (7/7)i.

Sikap tegas terhadap se­kolah-sekolah negeri di Kab. Si­doa­r­jo, menurut ia, sudah saat­nya dilakukan. Pasalnya ke­bi­jakan tegas itu dapat dilakukan mulai tahun ajaran 2009, karena legitimasi untuk melaksa­na­kan­nya sangat kuat yaitu adanya ku­curan dana BOS dan Block-Grant dari pemerintah pusat maupun APBD yang sangat besar.

Kebijakan larangan dise­leng­ga­rakannya pungutan terhadap sis­wa baru itu, diyakini, secara pe­lahan akan menghilangkan ka­bar minor atas pungutan se­kolah-sekolah negeri terhadap pa­ra siswa barunya. Juga, akan meng­hapuskan bentuk-bentuk pe­merasan oleh oknum-oknum ter­tentu dengan profesi apa pun terhadap para Kepala Sekolah, yang sekolahnya ditengarai me­lakukan pungutan terhadap sis­wa barunya.

Jaksa Diwajibkan Awasi PSB dan PMB

oleh Azila Azra
PELAKSANAAN penerimaan siswa baru (PSB) dan penerimaan mahasiswa baru (PMB) tahun ini diawasi ketat aparat kejaksaan.Tujuannya untuk mengeliminasi dan menindak praktik pungutan liar (pungli) yang meresahkan masyarakat.

“Saya sudah perintahkan jaksa di seluruh daerah untuk melaksanakan itu (mengawasi proses PSB dan PMB),” ujar Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Marwan Effendy di Jakarta, kemarin.

Marwan mengatakan, perintah pengawasan tertuang dalam surat edaran yang telah dikirim keseluruh kejaksaan tinggi (kejati) dan kejaksaan negeri (kejari). Hal itu merupakan bagian tindak lanjut dari perintah Jaksa Agung Hendarman Supandji kepada kejati dan kejari untuk meningkatkan kinerja dalam pemberantasan korupsi. 

“Tindakan pengawasan dan pengusutan sangat penting karena selama ini selalu muncul keluhan masyarakat, khususnya orangtua siswa dan mahasiswa setiap kali ada PSB dan PMB,” timpalnya.

Dengan langsung mengadakan pengawasan, jaksa tidak hanya menerima laporan masyarakat tentang dugaan pungli, tetapi juga proaktif menemukan dan mengusut penyimpangan dalam PSB dan PMB. Setiap bentuk sumbangan akan ditelusuri apakah benar-benar bersifat sukarela atau terdapat unsur paksaan kepada orangtua.

“Apabila ditemukan unsur pemaksaan, akan langsung ditindaklanjuti karena sama saja dengan pungli,” tegas mantan Kajati Jawa Timur itu.

Dia menambahkan, jaksa juga mengawasi komite sekolah karena bukan tidak mungkin badan itu melakukan pungli, misalnya dengan mendorong orangtua siswa untuk memberikan sumbangan dengan dalil tertentu. “Tidak tertutup kemungkinan pungli muncul di sebuah daerah yang dipimpin kepala daerah yang menerapkan kebijakan pembebasan biaya sekolah,” kata Marwan.

Dengan mengawasi PSB dan PMB, dia berharap tidak ada lagi orangtua yang putra atau putrinya berprestasi dalam pendidikan, tetapi tidak dapat melanjutkan sekolah.

Pemprov Jatim Rencanakan Buat Kurikulum Khusus Anti Narkoba

oleh Prima Sp Vardhana

NARKOBA telah menjadi target bersama masyarakat Jawa Timur, baik untuk dilibas bersama atau pun dihilangkan dari bumi Majapahit (nama populer Jawa Timur dalam Kitab Sutasoma, red) ini. Ujud perlawanan bersama itu dibuktikan dengan banyaknya pengungkapan kasus narkoba yang terus meningkat sejak tahun 2007 hingga 2008.

Kondisi itu, rupanya mendapat sambutan hangat dari Pemprov Jatim. Sikap itu ditunjukkan dengan rencana penyusun kurikulum khusus untuk menangkal narkoba mulai tingkat pendidikan SD, SMP, SMA, dan pendidikan lain yang sederajat.

Menurut Wakil Gubernur Jawa Timur Saifullah Yusuf, Pemprov Jatim akan menyusun kurikulum yang mudah dipahami siswa agar mereka siap melawan penyebaran narkoba. Kurikulum ini tak perlu diberikan dalam waktu lama. “Setiap sesi diperkirakan hanya setengah jam tetapi benar-benar efektif dan memberikan pemahaman bagi siswa”, ujarnya di Ruang Kerja Wakil Gubernur, di Jalan Pahlawan, Surabaya, Jumat (3/7).

Kurikulum tersebut, dikatakan, tak diberikan dalam bentuk pelajaran, tetapi berupa ceramah umum yang dilakukan sekitar tiga kali dalam satu semester. Selain itu, secara berkala para guru wajib memeriksa tas dan bawaan para murid untuk mengantisipasi penyebaran narkoba.

Dalam dengar pendapat tentang narkoba di Kepolisian Daerah Jawat Timur, tercatat tahun 2007 pihak kepolisian berhasil mengungkap kasus narkoba sebanyak 2.255 kasus, tahun 2008 sebanyak 2.525 kasus dan hingga Mei 2009 mengungkap 1.233 kasus. Sedangkan tersangka yang berhasil diringkus pada tahun 2007 sebanyak 2.789 tersangka, tahun 2008 sebanyak 3.287 tersangka, dan sampai bulan Mei 2009 sebanyak 1.598 tersangka. 

Peminat SMK di Sidoarjo Meningkat Pesat

oleh Prima Sp Vardhana

PEMINAT bangku pendidikan SMK (Sekolah Menengah Kejuruan) di Sidoarjo mengalami peningkatan pesat. Dengan pagu 1.610 siswa untuk 27 kelas dari empat SMK Negeri, siswa yang berminat sekitar 3.323 lulusan SMP negeri maupun swasta. Kondisi ini membuktikan adanya pergeseran minat pendidikan dari lembaga pendidikan umum ke lembaga kejuruan, yang akan mencetak alumnus siap kerja dan terjun ke masyarakat.

“Saya sangat kaget saat melihat laporan peminat SMK Negeri. Sebab angka peminatnya menunjukkan peningkatan cukup signifikan,” kata Kepala Dinas Pendidikan (Kadispendik) Kab. Sidoarjo M.G. Hadi Sutjipto di ruang kerjanya, Rabu (1/7).

Atmosfer meningkatnya peminat pendidikan di bangku SMK Negeri, menurut ia, merupakan sebuah perubahan yang patut disyukuri. Atmosfer peningkatan peminat SMK Negeri ini membuktikan, telah terjadi sebuah perkembangan dalam sistem berfikir masyarakat.

Masyarakat saat ini, diakui, akan memilih sebuah sekolah lanjutan pasca SMP disesuaikan dengan minat siswa. Alumnus SMP yang berminat melanjutkan pendidikan di bangku kuliah akan memilih bangku SMA, sementara yang berminat menjadi tenaga siap pakai saat lulus sekolah akan memilih bangku SMK.

“Kondisi ini setiap tahun pasti akan terus meningkat. Namun peningkatan ini suatu saat akan berhenti di titik maksimal. Kondisi ini akan berhenti, saat peminat bangku SMA dan SMK telah membentuk tabulasi perimbangan dunia pendidikan di Sidoarjo,” ujarnya.

Peminat bangku SMK berdasar pendaftar yang masuk, dipaparkan secara rinci, peminat SMK Neger 1 Sidoarjo sebanyak 822 siswa, SMK Neger 1 Buduran 483 siswa, SMK Neger 2 Buduran 1050 siswa, SMK Neger 3 Buduran sebanyak 968 siswa. Sedangkan saat tahun pendidikan 2007-2008 jumlah peminat untuk empat SMK Negeri jumlahnya sekitar 2.500.

Sedangkan Peserta tes PSB yang telah diselenggarakan serentak pada Selasa (30/6). Menurut ia, mencapai 10.114 siswa lulusan SMP. Sedangkan lulusan SD yang mengikuti tes PSB ke SMP sekitar 27.781 siswa. Dalam tes tersebut setiap siswa mendapat kewajiban mengerjakan 100 soal yang terdiri atas mata pelajaran IPS, Kewarganegaraan, dan Agama seperti peminat SMA Negeri dengan waktu maksimal dua jam. Kewajiban sama juga dialami alumnus SD yang akan masuk SMP.

Budaya Baca di Indonesia Terendah di Asia Timur

KOMPAS/AUFRIDA WISMI WARASTRI

Bocah-bocah membaca buku di ruang anak-anak Perpustakaan Daerah Sumatera Utara, Kamis (6/11). Meskipun sempit, tempat ini diminati anak-anak untuk membaca aneka buku yang bermutu.

/

BUDAYA baca masyarakat Indonesia menempati posisi terendah dari 52 negara di kawasan Asia Timur berdasarkan data yang dilansir Organisasi Pengembangan Kerja sama Ekonomi (OECD), kata Kepala Arsip dan Perpustakaan Kota Surabaya Arini.

Saat berbicara dalam seminar “Libraries and Democracy”  digelar Perpustakaan Universitas Kristen (UK) Petra Surabaya bersama Goethe-Institut Indonesien dan Ikatan Sarjana Ilmu Perpustakaan dan Informasi Indonesia (ISIPII) di Surabaya, Rabu, dia mengatakan, OECD juga mencatat 34,5 persen masyarakat Indonesia masih buta huruf.

PSB Tanpa Tes Ditolak DPRD Sidoarjo

oleh Prima Sp Vardhana

KEBIJAKAN Dinas Pendidikan Kab. Sidoarjo memutuskan mengubah sistem penerimaan siswa baru (PSB) sekolah negeri SMP-SMA sederajat tahun ajaran 2009/2010, dari sistem tes berubah tanpa tes atau cukup memakai dasar nilai ujian nasional (Unas), ternyata menimbulkan reaksi kontra kalangan DPRD Sidoarjo.

Para legislator yang masa baktinya tinggal seumur jagung itu,  justru meminta PSB untuk wilayah Sidoarjo tetap memakai sistem lama yaitu menggunakan tes alias ujian soal. Usulan beralasan untuk memberi kesempatan siswa potensial yang nilai Unasnya jeblok. “Kami lebih setuju kalau sistemnya tak dirubah. Sistemnya tetap seperti tahun lalu yaitu menggunakan tes masuk. Pasalnya sistem ini, setelah kami pelajari banyak menawarkan manfaat daripada mudorotnya. Salahg satunya memberi kesempatan siswa berpotensi yang nilai Unasnya jeblok tetap bisa masuk sekolah negeri,” kata A. Mudjib Hasyim, Ketua Komisi D DPRD Sidoarjo, Rabu (13/5).

Dikatakan, tidak semua siswa yang nilai UASBN (Ujian Akhir Sekolah Berbasis Nasional) atau Unasnya jelek adalah anak yang tidak pintar atau tidak layak masuk sekolah negeri. “Bisa saja mereka adalah anak pintar yang saat Unas kurang persiapan, atau mengalami gangguan psikologis. Kita kan tahu semua, bagaimana beban siswa menghadapi Unas,” ujarnya.

Selain itu, lanjut Mujib, dengan sistem PSB menggunakan tes, siswa yang nilai UASBN atau Unasnya buruk bisa meningkatkan kemampuan melalui lembaga bimbingan belajar yang digelar sekolahnya masing-masing maupun lembaga non sekolah. “Toh, waktunya masih satu bulan. Cukup untuk mempersiapkan diri,” katanya. 

Pengawasan UN Jangan Berlebihan

PENGAWASAN ujian nasional yang bertambah ketat akan semakin menyakralkan ujian nasional dan menunjukkan ketidakpercayaan pemerintah kepada guru dalam mengevaluasi pendidikan siswa. Beberapa daerah tahun ini memperketat pengawasan pada ujian nasional.

Ujian nasional (UN) bukanlah faktor utama peningkatan mutu