Analisa Tjahja Gunawan Diredja
Gubernur BI Burhanuddin Abdullah bersama Deputi Senior Gubernur BI Miranda S Goeltom.
BEBERAPA waktu lalu ada surat resmi dari Bank Indonesia soal bantahan pengunduran diri anggota Dewan Gubernur BI. Tidak akan ada asap kalau tidak ada api. Tapi yang jelas surat yang dikirim ke berbagai redaksi media massa itu, dilayangkan di tengah proses pergantian Gubernur BI dan pemeriksaan kasus aliran dana BI oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).Sangat boleh jadi sebelumnya memang ada rencana dari salah satu anggota Dewan Gubernur BI yang hendak mengundurkan diri, karena mungkin tidak terlalu yakin bisa bekerja sama dengan 2 calon Gubernur BI yang diajukan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yakni Agus Martowardojo dan Raden Pardede.
Selama ini sebagian kalangan meragukan kompetensi di bidang moneter dari kedua calon Gubernur BI itu. Agus Martowardojo memang lebih dikenal sebagai bankir yang profesional dan CEO handal, namun keahlian di bidang moneter dinilai masih sangat minim. Namun, Dirut Bank Mandiri Agus Martowardojo yang juga merupakan anak didik bankir senior Robby Djohan ini, dikenal tegas dan tidak kenal kompromi dalam menerapkan dan menjalankan aturan perbankan yang baik dan benar. Ketika Bank Mandiri hendak diintervensi oleh sejumlah “koboi dari Senayan”, Agus Martowardojo berani melakukan perlawanan.
Sementara itu Raden Pardede lebih dikenal publik sebagai pengamat ekonomi dan Wakil Dirut PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA). Terlepas dari latar belakang dan kompetensi kedua calon Gubernur BI tersebut, kini presiden harus mengajukan calon baru karena DPR sudah resmi menolak calon yang diajukan sebelumnya.
Jika mau ngotot-ngototan, bisa saja presiden mengajukan lagi dua nama yang ditolak DPR itu. Akan tetapi jika itu yang terjadi, dipastikan bakal terjadi kegaduhan politik di negeri ini. Sehingga kemungkinan besar presiden akan mengajukan calon Gubernur BI yang baru, namun calon itu sangat boleh jadi tetap berasal dari unsur eksternal BI.
Pasalnya, institusi BI sudah terlanjur dinilai sementara kalangan mengalami masalah struktural. Meski secara legal BI sudah dinyatakan sebagai institusi yang independen sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang No 3 Tahun 2004 tentang BI, namun orang-orang di dalam BI masih belum berdaya dalam menghadapi tekanan dari para politisi.
Oleh karena itu terjadilah kasus aliran dana BI ke sejumlah politisi yang saat ini tengah disidik oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pemeriksaan dugaan kasus korupsinya biarkanlah kita serahkan kepada KPK. Yang menjadi concern masyarakat adalah jangan sampai karena gonjang-ganjing proses pemilihan calon gubernur BI dan pemeriksaan terhadap tiga pejabat BI termasuk Gubernur BI Burhanuddin Abdullah itu, kinerja BI jadi terganggu.
Tugas utama BI dalam menjaga nilai tukar rupiah dan mengendalikan laju inflasi jangan sampai kedodoran hanya karena adanya kasus hukum dan suksesi Gubernur BI. Masyarakat juga tidak mengharapkan hubungan antara institusi BI sebagai otoritas moneter dengan pemerintah sebagai otoritas fiskal jadi terganggu.
Independensi BI sebagaimana diamanatkan dalam UU No 3 Tahun 2004, kembali diuji saat ini. Sekarang bola ada di tangan presiden. Keteguhan dan keberanian presiden diuji dalam proses pemilihan Gubernur BI. Menjelang pemilihan presiden tahun 2009, upaya delegitimasi terhadap pemerintah khususnya presiden dipastikan akan terjadi. Untuk itu sebaiknya presiden memiliki kepercayaan diri yang tinggi dan tidak ikut terjebak dalam permainan politik jangka pendek. Semoga.
(Sumber: KCM)
