JAKARTA : Pemerintah memutuskan untuk membeli lahan di tiga desa terdampak semburan lumpur panas PT Lapindo Brantas di Sidoarjo, Jawa Timur untuk memudahkan upaya mengalirkan lumpur ke laut melalui Kali Porong. Dana yang disiapkan pemerintah dari APBN-P adalah Rp 700 miliar.”Kita tidak ingin setiap hujan was-was dan khawatir. Tiga desa itu dibeli untuk mengalirkan lumpur ke laut melalui Kali Porong,” ujar Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (27/2).
Tiga desa yang akan dibeli lahannya oleh Pemerintah itu adalah Desa Penjarakan, Kedung Cangkring, dan Besuki. Satu desa lagi yang juga terdampak semburan lumpur yaitu Desa Mindi tidak dibeli lahannya karena statusnya aman.
Keputusan hanya membeli lahan tiga desa diambil Presiden Yudhoyono saat memimpin rapat soal Lumpur Lapindo di Kantor Persiden. Sebelumnya Presiden mendapat paparan dari Kepala BPLS Soenarso mengenai berbagai alternatif kebijakan dan biaya yang dibutuhkan.
“Saya sampaikan kalau satu desa berapa biayanya, dua desa berapa biayanya, tiga desa berapa biayanya, dan empat desa berapa biayanya. Keputusan yang mengambil pemimpin rapat. Saya tidak tahu alasannya,” ujar Soenarso.
Pembayaran kepada sekitar 3.000 keluarga di tiga desa itu akan dilakukan pada tahun 2008. Mekanisme pembayarannya akan dilakukan seperti pembayaran kepada korban oleh PT Lapindo Brantas yaitu 20 persen awal dan 80 persen lagi menyusul. “20 persen akan dibayar tahun 2008,” ujar Bupati Sidoarjo Win Hendrarso.
Soal tangung jawab Lapindo, menurut Menko Kesra Aburizal Bakrie sudah selesai seperti diatur dalam Perpres Nomor 14 Tahun 2007. “Ini sesuai kan dengan usulan DPR,” ujarnya. (Kps/iya)
