Dhimam Abror: Media Massa Indonesia Sudah Kapitalis

Media massa perlu diatur?

Itu pasti menjadi pertanyaan yang tidak enak bagi kalangan praktisi media massa.

Tapi, pertanyaan itu tidak menyeruak secara tiba-tiba, sebab wajah media massa saat ini tampaknya memang sudah sangat berbeda dibanding era sebelumnya, demikian Ketua Umum PWI Jatim H Dhimam Abror Djuraid.
“Media massa sudah menjadi industri akibat masuknya modal atau kapital dalam industri media massa sejak era 1980-an,” kata Dhimam Abror saat mengawali peran sebagai moderator dalam seminar “Membangun Relasi Media Massa dengan Dunia Usaha” yang digelar Fisip Unair Surabaya bersama Depkominfo RI, Senin, di Surabaya.

“Logika kapital itu berbeda dengan logika idealisme. Di era industri, media massa mengalami kemajuan teknologi dan juga kesejahteraan,” katanya.

Menlu Inggris Telanjangi AS Dalam Penanganan Tersangka Teroris

Mentri LN Inggris David Miliband telah mengakui negaranya mengisi bahan bakar untuk dua pesawat Amerika yang membawa tersangka teroris ke tempat-tempat rahasia untuk di interogasi di negara ke tiga.

Miliband mengatakan kepada parlemen Inggris hari Kamis pengisian bahan bakar itu terjadi pada tahun 2002 di wilayah Inggris Diego Garcia. Dalam kedua kasus itu, Miliband mengatakan sebuah pesawat Amerika yang membawa seorang tahanan mengisi bahan bakar di sebuah pangkalan Amerika di pulau yang dikuasai Inggris di Samudra Hindia itu.

Ia juga mengatakan pejabat-pejabat Amerika tidak memberitahu Inggris mengenai penerbangan itu sampai baru-baru ini saja, dan bahwa pejabat-pejabat itu telah minta maaf.

Pemerintahan PM Gordon Brown dan Tony Blair yang digantikannya telah berkali-kali mengatakan mereka tidak tahu menahu kalau ada wilayah Inggris yang digunakan untuk mentransfer tersangka teroris.

PM Brown hari ini menyebut pengungkapan baru mengenai penerbangan Amerika itu masalah yang “sangat serius.” ma/VOA

Astro TV Terancam Denda Hingga Rp2 Triliun

Jakarta: PT Direct Vision, penyelenggara televisi berbayar Astro TV, terancam sanksi ganti rugi materil hingga Rp2 triliun jika terbukti melanggar pasal 16 dan pasal 19a Undang-undang No 5 Tahun 1999 tentang Persaingan Usaha Tidak Sehat dalam menjalankan usahanya di Indonesia.

“Ganti rugi materil diberikan kepada empat perusahaan sejenis yang melaporkan bahwa Direct Vision memonopoli siaran Liga Inggris (EPL),” kata Ketua Tim Pemeriksa KPPU, Tri Anggraini, usai memeriksa Direct Vision di kantor KPPU, Jakarta, Jumat.

Menurut Anggraini, materi pemeriksaan yang berlangsung sekitar tiga jam hingga pukul 17.00 WIB itu menyangkut seputar izin penyelenggaraan siaran Direct Vision, keterkaitan kepemilikan saham Direct Vision dengan Astro Malaysia sebagai pemberi hak ekslusif siaran EPL di Indonesia.

“Kita juga meminta data-data pemasaran Direct Vision sebagai dasar untuk membuktikan klaim dari kompetitor yang menyatakan bahwa pelanggan pelapor berpindah ke layanan Astro setelah hak siaran EPL diperoleh,” katanya.

Sejauh ini dalam pemeriksaan, Direct Vision masih kooperatif dengan memberikan dan menjelaskan data-data yang diminta soal perizinan dan data-data pelanggan, namun soal keterkaitan kepemilikan saham dengan Astro Malaysia belum mereka ungkapkan.

Kasus ini berawal dari laporan tiga operator TV berlanganan kepada KPPU pada 14 September 2007 yaitu Indovision, TelkomVision, dan Indosat Multimedia (IM2) bahwa Direct Vision diduga melakukan monopoli siaran Liga Inggris.

Operator kompetitor tersebut juga mengklaim akibat persaingan usaha tidak sehat itu kehilangan pelanggan sekitar 50.000 setiap bulan.

Tri melanjutkan, terus mengumpulkan bukti-bukti termasuk memanggil saksi ahli, selain juga memanggil terlapor lainnya yaitu Astro Malaysia dan ESPN Star Sport (ESS) sebagai pemenang tender siaran Liga Inggris untuk wilayah Asia Pasifik untuk periode 2007-2010.

“Untuk pemeriksaan lanjutan bisa saja kita memanggil ESS, selain klarifikasi atau pembuktian bunyi perjanjian kontrak kedua pihak tersebut dengan Direct Vision,” katanya.

Ia menjelaskan, untuk melanjutkan pemeriksaan, KPPU masih menunggu data-data dan dokumen dari Direct Vision pada Jumat (29/2), atau satu pekan sejak pemeriksaan pertama.

Lebih jauh dikatakan, sesuai pasal 16 UU No. 5 Tahun 1999, dinyatakan, pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pihak lain di luar yang memuat ketentuan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Sedangkan pasal 19 a disebutkan, pelaku usaha dilarang melakukan satu atau beberapa kegiatan baik sendiri maupun bersama pelaku lain yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli.

“Kita akan terus memeriksa sesuai dengan ke dua pasal tersebut dengan azas praduga tidak bersalah, tetapi tidak tertutup kemungkinan pasal yang dituduhkan kepada Direct Vision akan bertambah,” tegasnya.

Dalam menjalankan tugas pemeriksaan itu, KPPU juga melakukan rapat internal sehingga tidak salah mengambil keputusan, karena sesuai fungsinya KPPU hanya bisa menjatuhkan sanksi administratif berupa denda berupa uang hingga Rp25 miliar, tetapi juga bisa menghentikan kegiatan atau membatalkan perjanjian terlapor.

Terkait adanya dugaan atau laporan bahwa satelit Measat 2 milik Astro Malaysia yang digunakan Direct Vision untuk menyiarkan Astro TV belum mendapat hak labuh dari pemerintah, Tri mengatakan pihaknya juga mengembangkan pemeriksaan ke regulator yaitu Depkominfo.

“Kalau dikaitkan memang bisa, tetapi itu dua hal yang berbeda. Perizinan merupakan tanggung jawab pemerintah. Kalau dalam regulasinya disebutkan harus izin ya… mereka (terlapor) harus mengikutinya,” katanya.

Sementara itu Vice President Corporate Affair Direct Vision, Halim Mahfudz mengatakan pihaknya selalu siap bekerjasama dengan KPPU terutama dengan lembaga pemerintah lainnya untuk menyelesaikan kasus tersebut.

“Kita siap memberikan bukti bahwa kami tidak bersalah, karena kami siap masuk kompetisi (layanan TV berbayar) dengan cara jujur dan terbuka,” kata Halim.

Meski begitu, ia menyayangkan bahwa dalam masalah ini banyak pihak yang seakan-akan menyudutkan Direct Vision dari berbagai isu mulai dari tidak mendapat izin, pelanggan kompetitor merosot tajam, hingga kegagalan tender oleh para kompetitor.

“Banyak yang disinformatif, seperti melaporkan ke DPR, iklan Astro yang menyudutkan. Semua informasi itu menganggu moral para staf Astro TV, karena pemberitaan dari kompetitor melalui jaringan penyiaran yang dimiliki,” kata Halim.

Ia menuturkan, klaim kompetitor bahwa terjadi penurunan 50.000 pelanggan setiap bulan adalah tidak benar, di satu sisi ada salah satu kompetitor atau pelapor mengumumkan bahwa pada tahun 2007 jumlah pelanggannya tumbuh hingga 20 persen.

Dijelaskan, Direct Vision bukanlah pemilik hak siar dari Liga Inggris, tetapi ESS.

“Dalam prakteknya banyak hak siar yang diperoleh TV berbayar tanpa tender termasuk yang dimiliki Indovision. Bagi kami Liga Inggris bukanlah esensial karena konten sejenis juga disiarkan TV lain seperti Bundesliga, Liga Italia, dan Liga Spanyol,” tegasnya.

Karena itu, jika ada klaim dari pesaing bahwa Liga Inggris memindahkan pelanggan mereka ke Astro, hal itu harus dibuktikan dan diverisfikasi.

“Dari total 500.000 pelanggan TV berbayar saat ini, 60 persen sampai 70 persen dikuasai pelapor. Jadi, Tidak ada dasarnya kami memonopoli,” katanya. ma/antara

McCain Sangkal Gosip Skandal Wanita Pelobi

Nasib pahit para Presiden dan Calon Presiden Amerika Serikat, ternyata selalu terulang. Terjerat skandal dengan WIL. Demikian pula yang kini menimpa John McCain. Namun bakal calon Presiden dari Partai Republik ini tidak diam. Ia berang dan ngotot menyangkal gosip yang menjadi head line kedua harian New York Times. Pria berambut perak ini dituhduh punya hubungan tak wajar dengan seorang perempuan pelobbi.

Di Ohio hari Kamis, senator Arizona dan calon kuat untuk nominasi partainya itu menggambarkan pelobbi itu Vicki Iseman adalah seorang teman. Ia mengatakan ia tidak pernah melakukan tindak tidak wajar atas namanya selama ia menjadi ketua Komisi Perdagangan senat.

Harian New York Times mengatakan klien Iseman menyumbang 10,000 dolar untuk kampanyenya. McCain mengatakan ia sangat kecewa dengan berita itu.

Berita itu mengutip pembantu-pembantu yang tak disebut namanya yang mengatakan mereka prihatin mengenai kemungkinan adanya hubungan romantis antara McCain dan Iseman ketika McCain berusaha menjadi calon presiden dari partainya delapan tahun yang lalu.

Gosip yang menimpa dan menjatuhkan citra para Presiden dan Capres Amerika itu, mungkin bisa dicoba dalam pemilihan kepala daerah dan Presiden di Indonesia. Sebab telah menjadi rahasia umum, bahwa para pria dan wanita Indonesia yang berduit tebal dan ambisius “rata-rata” punya cerita kelam skandal dengan PUIL atau WIL. Kendati, gosip tsb banyak tidak diakui para oknum tsb. ma/VOA

Bagir Manan: Hakim Penerima Suap BI Tangkap Saja

Jakarta: Ketua Mahkamah Agung (MA), Bagir Manan, mempersilakan hakim yang menerima aliran dana Bank Indonesia (BI) untuk ditangkap.

“Tangkap saja, tapi harus seizin MA,” katanya, di Jakarta, Jumat (22/2). Ia mengatakan sekarang saja Gubernur BI, tidak perlu izin dari presiden karena KPK punya pasal tersendiri. “Terserahlah,” katanya.

Sebelumnya, Komisi Yudisial (KY) siap memberikan bantuan untuk membongkar dugaan aparat penegak hukum jaksa atau hakim yang menerima aliran dana BI.

“Jelas kita memiliki kewenangan untuk kasus, tapi harus bersinergi dengan kejaksaan, kepolisian dan KPK,” katanya.

Ia menambahkan pihaknya saat ini menunggu dari ketiga unsur hukum tersebut. “Tentunya kita siap membantu mengingat kasus BI itu, sudah memelaratkan bangsa Indonesia,” katanya.

Sementara itu, pengacara, Adnan Buyung Nasution, mengatakan, untuk mengungkap kasus aliran dana itu harus dari BI terlebih dahulu.

“Demikian pula dengan keberadaan Badan Kehormatan (BK) harus memberikan nama-nama anggota DPR yang menerima aliran dana itu ke KPK. Yang saya tahu baru ada dua nama yang sudah diserahkan,” katanya.

Demikian pula dari kejaksaan atau hakim, harus secara ksatria mencari oknum yang menerima aliran dana itu, yang kemudian pro aktif dengan menghubungi KPK untuk mengetahui jaksa tersebut.

“Kejaksaan jangan berlagak pilon kalau merasa malu dengan kasus itu, hingga harus jujur dan bersih,” katanya. ma/Republika

Castro Takluk Dibawah Sergapan Usia

Fidel Castro, yang telah mengumumkan diri mundur dari kursi Presiden Kuba, telah memerintah negaranya begitu lama, sehingga hampir 75% warganya tidak pernah mengenal pemimpin lain.

Kendati Amerika Serikat telah mencoba menggusur dia, Presiden Castro bertahan, sementara sembilan presiden silih berganti memerintah di Washington D.C. sejak dia berkuasa tahun 1959.

Pada Juli 2006 Presiden Castro menjalani bedah darurat pada saluran pencernaan dan absen dari semua acara publik sejak saat itu.

Meski para pejabat Kuba mengatakan, pemimpin mereka sedang mengalami pemulihan, ketidakmunculannya memicu keraguan soal kesehatannya.

Pada 19 Februari 2008, Castro mengumumkan: “Saya tidak akan berniat untuk atau pun menerima jabatan presiden dewan negara dan panglima tertinggi.”

Dia telah mengisyaratkan setidaknya pada 17 Desember dalam sepucuk surat yang dibacakan di televisi Kuba, bahwa dia mengemban tugas untuk tidak mencengkeram kekuasaan atau menghalangi generasi yang lebih muda.

Selagi saudaranya, Raul, yang juga sudah uzur, bertindak sebagai penjabat presiden sejak tahun lalu, istilah pemimpin yang lebih mudah secara tersirat menyatakan Raul mungkin tidak secara otomatis menggantikan dia.

Pertanyaan yang masih belum terjawab adalah apakah Revolusi Komunis Kuba akan tetap bertahan hidup setelah era Fidel Castro.

Keluarga kaya

Pemimpin Komunis, yang dikenal karena pidato panjang penuh retorika anti-Amerika terlahir pada 1926 dari keluarga tuan tanah yang kaya dan dinamai Fidel Alejandro Castro Ruz.

Castro muda menjalani pendidikan Jesuit dan lulus dari Universitas Havana sebagai ahli hukum.

Namun, setelah terguncang oleh perbedaan mencolok antara gaya hidupnya yang nyaman dan kemiskinan banyak warga lain, dia belakang menjadi revolusioner berhaluan Marxist-Leninis.

Pada tahun 1953, dia mengangkap senjata untuk melawan resmi Presiden Fulgencio Batista.

Dengan tujuan memicu revolusi rakyat, pada 26 Juli tahun itu, Castro memimpin lebih dari 100 pengikut melancarkan serangan yang gagal terhadap barak militer Moncada di Santiago de Cuba.

Fidel Castro dan saudaranya Raul selamat, tapi dipenjarakan.

Diampu setelah dua tahun, Castro melanjutkan kampanye untuk menggusur rezim Batista selagi berada di pengasingan di Meksiko, dan mendirikan pasukan gerilya yang dikenal sebagai Gerakan 26 Juli.

Cita-cita revolusionernya menarik dukungan di Kuba dan pada tahun 1959 pasukannya menggulingkan Batista, yang rezimnya dianggap identik dengan korupsi, kebobrokan dan ketidakadilan.

Penguasa baru Kuba, yang juga mencakup tokoh revolusioner legendaris asal Argentina, Che Guevara berjanji untuk menyerahkan lahan kepada rakyat dan membela hak-hak orang miskin.

Perang dingin

Fidel Castro bersikukuh menyatakan ideologi pertama dan utamanya adalah wawasan Kuba. “Tidak ada Komunisme atau Marxisme, tapi demokrasi perwakilan dan keadilan sosial dalam perekonomian yang tertata rapi,” kata Castro saat itu.

Dia belakangan dilecehkan oleh Presiden AS Dwight Eisenhower dan mengaku dia didorong untuk masuk ke pengaruh Uni Soviet dan pemimpinnya, Nikita Khrushchev. Kuba kemudian menjadi ajang Perang Dingin.

Pada April 1961, Amerika Serikat berusaha menggulingkan pemerintahan Castro dengan menggalang pasukan swasta dari kalangan warga Kuba di pengasingan untuk menyerbu pulau tersebut

Di Teluk Babi, pasukan Kuba berhasil menghalau penyerbu, dan menewaskan banyak di antara mereka selain menawan 1.000 orang.

Satu tahun kemudian pesawat mata-mata Amerika Serikat mendapati rudal Uni Soviet dalam perjalanan ke beberapa lokasi di Kuba. Dunia tiba-tiba dihadapkan pada kemungkinan perang nuklir habis-habisan.

Negara adidaya saling menatap, tapi pemimpin Uni Soviet-lah yang mengalah. Dia menarik rudalnya dari Kuba dengan imbalan persenjataan Amerika diam-diam ditarik dari Turki.

Meski demikian, Fidel Castro menjadi musuh nomor satu Amerika.

Amerika Serikat mencoba membunuh dia — lebih dari 600 kali, kata seorang menteri Kuba.

Menjebak dia agar menghisap cerutu yang dijejali bahan peledak adalah satu gagasan untuk menghabisinya.

Makar anti-Castro lain jauh lebih aneh, termasuk membuat jenggotnya rontok dan mentertawakannya.

Uni Soviet mencurahkan banyak dana ke Kuba. Moskow memborong sebagian besar panen tebu pulau itu dan mengirimkan kapal-kapal yang bermuatan berbagai produk yang diperlukan untuk menyiasati blokade Amerika.

Meski mengandalkan bantuan Rusia, Presiden Castro mengantar Kuba menjadi pemuka Gerakan Non-Blok yang baru muncul.

Di Afrika, dia memihak dengan mengirimkan pasukannya untuk mendukung gerilyawan Marxist di Angola dan Mozambique pada 1970-an.

Namun, era kepemimpinan Uni Soviet di bawah Mikhail Gorbachev tahun 1980-an membawa serta petaka bagi revolusi Presiden Castro.

Moskow mengakhiri dukungan ekonomi kepada Kuba dengan menolak membeli gula Kuba.

Sementara blokade Amerika masih berlanjut dan dukungan Soviet terputus, kelangkaan kronis tidak terelakkan di Kuba. Emosi menjadi semakin mudah naik, sementara antrian bahan pangan semakin panjang.

Menjelang pertengahan 1990-an, banyak warga Kuba tidak tahan lagi. Ribuan orang nekat mengarungi laut dalam gelombang exodus. Banyak yang tenggelam.

Peristiwa ini tidak ubahnya mosi tidak percaya yang telak bagi pemimpin mereka.

Putrinya Alina Fernandez lebih memilih hidup di pengasingan sebagai pembangkang di Miami daripada mengalami pemerintahan di bawah ayah yang “despotis”.

Kondisi bangsa

Presiden Castro menggunakan sikap bermusuhan Amerika Serikat sebagai alasan untuk menampik reformasi demokratis atas sistem negara satu partainya.

Namun, Kuba di bawah kepemimpinan Castro mencapai prestasi mengesankan di dalam negeri.

Jasa perawatan kesehatan berkualitas bagus gratis bagi semura orang, dan jumlah warga yang bisa baca tulis mencapai 98% dan Kuba memiliki tingkat kematian bayi yang setara dengan negara-negara Barat.

Fidel Castro mempertahankan kemampuannya untuk menggentarkan dan mengusik Amerika Serikat. Yang paling akhir dia terlibat dengan misi Seksi Kepentingan Amerika Serikat soal propaganda di luar gedung.

Dia juga merekayasa perbaikan hubungan dengan negara Ameri Latin kaya minyak, Venezuela, yang diperintah oleh sahabat kentalnya, Hugo Chavez.

Meski banyak warga Kuba jelas membenci Castro, yang lain benar-benar mencintai dia. Dia adalah sosok Daud yang berdiri menghadapi Goliath Amerika.

Setelah 50 tahun berlalu sekalipun, Fidel Castro tetap menjadi sosok yang mengundang perbedaan pendapat.ma/BBC

 

Herliane Melatih Warga Afsel Mengelola Hotel Berbintang

Herliane, warga Indonesia mengatakan dia melatih pariwisata di Afrika Selatan sejak jaman pemerintahan apartheid dengan cara peragaan karena banyak pekerja hotel saat itu masih buta huruf.

Herliane mengatakan dia datang ke Afrika Selatan untuk membuka hotel berbintang di kawasan Sun City.

“Saya harus memegang tangan mereka seperti kala di restoran bagaimana menunya, bagaimana chef memasak makanan, bagaimana rasa makanan itu, bagaimana menyajikannya dan bagaimanan memakannya,” kata Herliane kepada BBC.

Menurut Herliane, staf hotel dari kalangan kulit hitam dulu tidak terbiasa menggunakan logika karena mereka tidak memiliki kesempatan untuk mengembangkan logika.

Oleh karena itu, kata Herliane, mereka tidak tahu kalau menumpuk koper semestinya mulai dari koper yang ukurannya lebih besar, baru disusul dengan koper lebih kecil.

“Saya punya pengetahuan dari luar negeri. Itu yang saya bawakan kepada orang-orang yang tidak ke sekolah, tidak bisa belajar dan menulis padahal saat itu orang-orang tersebut sudah tua dan berkeluarga,” kata Herliane Portenschlager yang menjabat sebagai manajer Humas dan eksekutif lokasi di Sun City Resort.

Karena tidak bisa membaca dan menulis itulah Herliane mengatakan dia mengajarkan ketrampilan perhotelan kepada pegawai hotel dengan cara peragaan dan praktek langsung.

Herliane pertama kali tiba di Afrika Selatan tahun 1990 untuk membuka hotel pertama Sun City Resort pada saat negara itu masih berada di bawah sistem pemerintahan apartheid.

Sun City Resort adalah kawasan tetirah yang terletak di Afrika Selatan barat laut, sekitar dua jam perjalanan darat dari Johannesburg.

Resor yang didirikan oleh pengusaha perjudian, Sol Kerzner ini memiliki empat hotel berbintang serta berbagai sarana olahraga dan hiburan. ma/BBC

Komnas HAM Bentuk Tim Baru Kasus Lumpur Lapindo

Surabaya: Komisi Nasional (Komnas) Hak Asasi Manusia (HAM) akan membentuk tim baru untuk mendalami dugaan pelanggaran HAM dalam kasus luapan lumpur di kawasan eksplorasi PT Lapindo Brantas.

“Kami sepakat membentuk tim baru untuk mendalami 11 misteri terkait adanya dugaan pelanggaran HAM dalam kasus itu,” kata komisioner Komnas HAM M Ridha Saleh di Surabaya, Jumat.

Usai menemui Kepala Oditur Militer (Otmil) III-12 Surabaya Letkol CHK Bambang terkait Insiden Alastlogo, ia mengemukakan hal itu menanggapi rekomendasi Tim Pengawas Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (TP2LS) DPR RI bahwa luapan lumpur Lapindo diakibatkan bencana alam.

TP2LS diketuai Soetardjo Soerjogoeritno dan beranggotakan Ketua Fraksi Partai Golkar, Priyo Budi Santoso, Ketua Fraksi PDIP, Tjahjo Kumolo, dan Ketua Fraksi Partai Demokrat, Syarief Hasan.

Menurut Ridha Saleh, 11 misteri yang akan didalami antara lain kehadiran PT Lapindo Brantas di Porong yang tanpa sosialisasi dengan masyarakat sebelumnya, bahkan kehadirannya justru dipersoalkan setelah ada luapan lumpur panas pada 29 Mei 2006.

“Tim baru itu melibatkan beberapa komisioner HAM dan para ahli. Mereka akan bekerja untuk mendalami adanya pelanggaran hak hidup, hak pendidikan, hak pekerjaan, dan hak-hak lainnya,” katanya.

Ia menyatakan masalah lumpur Lapindo bukan hanya memasukkan warga yang kena lumpur ke dalam peta daerah terdampak, namun harus jelas tentang tanggungjawab Lapindo dalam hal apa saja.

“Yang jelas, tanggungjawab Lapindo itu bukan hanya ganti rugi, melainkan Lapindo harus melakukan reparasi mulai dari rehabilitasi hingga rekonstruksi. Selama ini, perusahaan di Indonesia memang tidak memasukkan tanggungjawab HAM dalam usahanya,” katanya.

Oleh karena itu, katanya, Komnas HAM akan mendesak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk bersikap tegas tentang siapa yang harus bertanggungjawab bila ada pelanggaran HAM dalam dunia industri.

“Pemerintah juga harus tegas agar upaya hukum, baik perdata maupun pidana, tidak ada yang menghalangi di lapangan,” katanya sesaat menjelang kunjungan ke Laboratorium Forensik (Labfor) Polri Cabang Surabaya di Mapolda Jatim untuk menanyakan uji balistik Alastlogo.

Secara terpisah, Kapolda Jatim Irjen Pol Herman S Sumawiredja mengatakan pihaknya tidak akan terpengaruhi dengan rekomendasi DPR RI tentang lumpur Lapindo. “Proses akan jalan terus, karena soal politik itu tidak ada kaitannya dengan masalah hukum,” katanya. ma/republika

DPR Pastikan RUU Pemilu Disahkan 26 Februari

Jakarta: DPR RI memastikan bahwa revisi terhadap Undang-undang No 12/2003 tentang Pemilu akan disahkan dalam Rapat Paripurna DPR RI pada 26 Februari 2008. Kesepakatan yang berkembang revisi UU pemilu itu tidak akan ditunda lagi.

“Sampai hari ini pembahasan sudah mencapai 95 persen dan semua fraksi optimistis mampu menyelesaikan beberapa hal yang masih harus dibahas dalam forum lobi,” kata Ketua Pansus RUU Pemilu DPR RI Ferry Mursyidan Baldan di Gedung DPR/MPR Jakarta, Jumat (22/2).

RUU revisi tersebut terdiri atas 320 pasal dan 23 bab. Menurut anggota Fraksi Partai Golkar (FPG) DPR RI itu, saat ini masih tersisa tiga hal yang masih dilakukan lobi antar fraksi, yaitu sisa suara, “threshold” (perolehan suara minimum) dan daerah pemilihan.

Pansus memiliki waktu hingga Senin (25/2) malam untuk menyelesaikan seluruh pasal. Dengan tuntasnya seluruh pembahasan RUU ini, maka diharapkan KPU akan bisa lebih baik mempersiapkan Pemilu 2009.

RUU ini juga mengatur mengenai sengketa hasil Pemilu yang harus dituntaskan melalui proses hukum dalam kurun waktu lima hari sebelum ditetapkan hasil Pemilu. Karena itu, harus dihindari terjadinya sengketa setelah hasil Pemilu ditetapkan.

RUU juga menetapkan bahwa setiap tiga calon legislatif (caleg) baik di DPR, DPRD maupun di Dewan Perwakilan Daerah (DPD) harus terdapat satu caleg perempuan. Hal ini untuk mewujudkan keterwakilan jender.

Mengenai adanya sanksi bagi media massa terkait pemberitaan kampanye, Wakil Ketua Pansus RUU Pemilu Andi Yuliani Paris menjelaskan bahwa DPR bersama pemerintah sepakat menghapus adanya sanksi bagi media massa terkait berita-berita kampanye.

Terkait penyiaran hasil penghitungan cepat (quick count), Pansus RUU Pemilu menyatakan, tidak melarang adanya pengumuman hasil perhitungan cepat. Hanya saja diatur bahwa penyiaran penghitungan cepat tidak dilakukan pada masa tenang.

Pengumuman hasil penghitungan suara bisa dilakukan pada hari berikutnya agar tidak mengganggu proses penghitungan yang dilakukan di TPS-TPS maupun di kecamatan yang biasanya terjadi hingga tengah malam. “Pengumuman hasil penghitungan suara baru bisa dilakukan setelah pukul 00.00 WIB,” kata Anggota Fraksi PAN DPR RI itu.

Pengumuman hasil penghitungan suara di masa tenang akan mengganggu konsentrasi masyarakat menetapkan pilihannya pada saat pencoblosan. Masyarakat bisa menganggap seolah-olah hasil penghitungan cepat itu sebagai hasil sebenarnya. Begitu juga jika pengumuman dilakukan saat seluruh TPS dan kecamatan menyelesaikan proses penghitungan suara akan mengganggu konsentrasi.

Anggota Pansus RUU Pemilu Yasona Laoly mengemukakan, pengumuman hasil penghitungan suara setelah 24 jam dari hasil pencoblosan bukan sebagai bentuk apriori terhadap teknologi. Tetapi didasarkan pada sikap masyarakat yang belum siap. Berdasarkan pengalaman pada Pemilu lalu, hasil quick count diumumkan di saat sebagian TPS masih melakukan penghitungan.

“Ketika mendengar adanya pengumuman hasil quick count, konsentrasi masyarakat buyar,” kata Anggota Fraksi PDIP DPR RI itu.

Sedangkan Taman Achda (Fraksi PPP) mengemukakan, jumlah pemilih akan bertambah dari sekitar 300 orang/TPS pada Pemilu 2004 menjadi hanya sekitar 500 pemilih pada Pemilu 2009. Dengan demikian, terjadi penghematan biaya untuk membuat TPS.

Penghematan juga terjadi pada jumlah kertas suara pada setiap TPS. Bila pada Pemilu 2004, jumlah cadangan kertas suara ditetapkan 2,5%, maka untuk Pemilu mendatang cadangan kertas suara hanya 2% dari total pemilih pada TPS yang bersangkutan.

RUU juga mengatur mengenai calon legislatif untuk DPD. Menurut Ferry, anggota DPD yang akan mencalonkan lagi harus mengikuti proses verifikasi berdasarkan hasil perolehan suara pada Pemilu 2004. Anggota DPD yang memperoleh suara antara 3-5 persen dari jumlah penduduk di daerah pemilihannya dipastikan dapat ikut kembali pada Pemilu 2009.

Namun Wakil Ketua DPD Laode Ida menganggap persyaratan itu tidak tepat diberlakukan bagi anggota DPD saat ini yang akan mencalonkan lagi. Persyaratan perolehan suara minimal tiga persen itu menyamakan persyaratan dengan partai politik.

Laode berpendapat, anggota DPD yang memperoleh suara minimal 3 persen tidak perlu lagi mengikuti proses verifikasi seperti halnya diterapkan bagi partai politik. ma/ antara

Kapal Bungker Minyak Kandas di Pasuruan

Pasuruan: Kapal Bungker Minyak (bukan Tongkang) “Permata Hitler” yang mengangkut komponen peralatan pembangkit listrik produksi PT Boma Bisma Indra Pasuruan yang kandas di lahan tanaman bakau di pantai Kepel Kota Pasuruan, Jawa Timur, hingga Jumat (22/2) sore, belum berhasil dievakuasi.

Kapal Bungker minyak yang ditarik Tug Boat Muara 99 dari Pelabuhan Pasuruan, Rabu (20/2,) selepas dari muara Sungai Gembong terseret ombak dan angin kencang ke arah timur sejauh sekitar dua mil laut dan kandas di lahan tanaman bakau di pantai Kepel Kota Pasuruan.

Yayan Ardiansyah (30), seorang nelayan sepulang mencari ikan di laut melihat kapal sarat perakat berat tersebut masih berada di mulut muara Sungai Gembong.

Namun ketika air laut pasang dan hembusan angin kencang menerjang, kapal terus bergesear ke arah timur. Sehinga pada hari Kamis (21/2) kapal diketahui telah kandas di lahan tanaman bakau di tepi pantai Kepel Kota Pasuruan.

Berulang kali kapal berusaha dievakuasi enam kapal tug boat, tapi tak mampu menggeser posisi kapal yang telanjur menancap di lumpur lahan tanaman bakau.

Kapal Bungker Minyak (kosong) yang mengangkut komponen peralatan pembangkit listrik untuk Pembangkit Listrik Tenaga Uap dan Gas Nhon Trach 1 di Vietnam, sedianya akan ditarik ke Surabaya dan selanjutnya dikapalkan di Tanjung Perak.

Pengiriman alat berat lewat angkutan laut ini dilakukan sebagai alternatif untuk menghindari kemacetan jalan, akibat luapan lumpur Lapindo di Porong, Sidoarjo.

Kepala Syahbandar yang sekaligus Adpel Pasuruan, Sukartomo yang ditemui berulang kali tidak ada di kantornya. Seorang staf mengatakan, Kepala Syahbandar sedang tidak ada di tempat, dan sekaligus menjelaskan kalau dirinya tidak mempunyai wewenang untuk memberikan keterangan.

Diperoleh keterangan, nakhoda kapal kini diamankan di Syahbandar Pasuruan. Belum ada penjelasan resmi kenapa kapal tersebut bisa lepas layar dari Pelabuhan Pasuruan.

Padahal, di kaca jendela Kantor Syahbandar Pasuruan juga tertempel Surat Edaran Dirjen Perhubungan Laut yang melarang seluruh jenis kapal untuk berlayar mulai tanggal 18-22 Februari, karena cuaca buruk. ma
sumber: Republika