Thailand Lumbung Padi Dunia

Jika ada yang disebut lumbung padi dunia, maka salah satunya adalah kawasan Suphan Buri, sekitar 150 km dari ibukota Thailand, Bangkok.

Suphan Buri merupakan propinsi dengan tingkat produktifitas padi tertinggi di Thailand, dan Thailand selama beberapa tahun merupakan eksportir beras terbesar di dunia.

Lahan di Suphan Buri bisa menghasilkan panen sampai 4 kali setahun, dan kesuburan tanah itu membuat warganya terbebas dari beban hutang.

Beberapa tahun lalu, para petani di Suphan Buri terlilit hutang namun harga beras yang meningkat terus telah meningkatkan pendapatan mereka.

Tahun ini harga beras meningkat sampai 50% dibanding tahun lalu dan diperkirakan masih akan terus meningkat.

Berdasarkan indeks harga pangan dari Badan PBB untuk Pangan dan Pertanian, harga beras akan mencapai tingkat tertinggi dalam waktu 20 tahun.

“Situasinya tidak diperkirakan amat baik buat kami,” kata Sawan Katawut yang menjabat Ketua Perkumpulan Petani Suphan Buri.

“Mungkin karena bencana alam di negara-negara lain atau masalah harga beras di sejumlah negara, namun jelas merupakan hal yang baik buat kami,” kata pria berusia 76 tahun itu.

Komoditas vital

Dalam pertemuan wilayah Badan Pangan Dunia, WFP, harga pangan dunia yang meningkat menjadi salah satu pusat perhatian.

“Bagi jutaan orang di Asia, ini merupakan krisis yang nyata,” kata Tony Banbury, Direktur WFP untuk kawasan Asia.

“Bayangkan keluarga anda terdiri dari 4 orang, mendapat US$ 1 per hari dan menghabiskan 70% untuk pangan, tiba-tiba harganya meningkat dua kali lipat. Jelas anda tidak mampu,” katanya.

Beras merupakan komoditi yang penting, sebagai bahan pangan dari sekitar 2/3 penduduk dunia dan sebagian besar diproduksi secara lokal.

Hanya sekitar 7% saja yang diperdagangkan di pasar internasional, namun jumlah itu amat vital bagi penduduk Bangladesh dan Afghanistan, yang amat tergantung pada impor beras.

Beras juga merupakan komoditi yang politis karena sering dilihat dalam kaitan dengan keamanan dan kesejahteraan di sejumlah negara Asia.

Eksport berkurang

Jepang, yang merupakan salah satu negara industri kaya, tetap menjaga stok beras yang cukup besar.

Padahal dalam kondisi ekonomi sekarang, Jepang tentu mampu membeli beras di pasar internasional walau dengan harga yang tinggi.

Dan sejalan dengan meningkatnya harga beras dunia, beberapa negara pengekspor beras menghentikan ekspor karena keinginan untuk menjaga stok dalam negeri.

Dalam waktu beberapa tahun belakangan, India dan Vietnam –yang merupakan negara pengeksport terbesar kedua dan ketiga– sudah menghentikan eksport.

Sementara itu Cina –yang merupakan konsumen beras terbesar di dunia– pada sisi lain merupakan pengeksport ke Korea Utara, yang beberapa waktu dilanda kekurangan pangan.

Dalam situasi ini, semua negara menginginkan beras dari Thailand, yang memang selalu menghadapi surplus beras.

Berbeda dengan negara-negara penghasil beras lainnya, yang juga menghadapi tingkat konsumsi yang meningkat, maka Thailand justru sudah mencapai tingkat pendapatan yang menyebabkan turunnya konsumsi beras.

Hal ini disebabkan tingkat pendapatan yang tinggi memungkinkan variasi pangan.

Ingin harga stabil

Di salah satu kantor kecil yang gelap di salah satu gang sempit di kawasan Pecinan di Bangkok, Supoj Vongjirattikarn sibuk dengan kedua telepon tangannya dan menghitung dengan cipoa.

Supoj Vongjirattikarn merupakan salah satu pedagang beras di Bangkok yang mengamati kondisi pasar internasional.

Perannya adalah menghubungkan para petani di penggilingan padi di Thailand dengan pembeli di luar negeri. Dan dia semakin sibuk saja.

“Thailand beruntung,” katanya di sela-sela percakapan telepon.

“Kami mempunyai banyak beras pada saat saingan utama kami seperti Vietnam dan India tidak cukup untuk eksport.”

Penyebab dari meningkatnya harga dunia sebenarnya amat kompleks.

Chookiat Ophaswongse, dari Asosiasi Eksportir Beras Thailand, mengatakan bahwa permintaan meningkat pesat dari pasar-pasar baru seperti Afrika.

Namun di sisi lain produksi menurun karena banyak petani yang berubah ke tanaman yang lebih menguntungkan untuk kebutuhan bahan bakar bio.

Beras, menurut Chookiar Ophaswongse, semata-mata mengikuti kecenderungan peningkatan harga pada komoditas lainnya.

Mimpi buruk

Untuk pertama kalinya dalam sejarah modern, permintaan dunia akan melebihi pasokan yang ada.

Bagi WFP, skenario ini merupakan mimpi buruk.

WFP sudah ditekan untuk menyalurkan bantuan pangan tambahan bagi Afghanistan dan Bangladesh.

Dan kekuatiran amat tinggi atas dampak meningkatnya harga beras untuk negara seperti Korea Utara dan Timur Timur, yang amat ringkih dalam menghadapi kekurangan pangan.

Karena harga yang meningkat, negara-negara seperti itu tidak mampu lagi membeli beras di pasar internasional seperti pada masa-masa sebelumnya.

“Kami sekarang kuatir dengan penduduk perkotaan, yang biasanya tidak membutuhkan pertolongan kami,” kata Tony Banbury.

“Penduduk yang bekerja sebagai buruh yang tidak punya mekanisme untuk menyesuaikan dengan harga baru, dan tidak bisa bercocok tanam untuk kebutuhan mereka,” tambahnya.

Tapi apakah situasi ini membuat para petani beras di Thailand tertawa-tawa sambil berjalan menuju ke bang untuk menabung uang?

Sebenarnya kondisinya tidaklah segampang itu.

“Kami tidak suka kalau harga bergerak terlalu cepat,” kata Chookiat Ophswongse.

“Sebagai eksportir kami bisa terperangkap juga. Jauh lebih mudah bagi kami untuk menanganinya jika harga stabil,” tambah Chookiat.

Masalahnya, saat ini sepertinya tidak ada yang bisa menjamin harga beras akan stabil. ma

sumber: BBC

Kebijakan Suharto Redam Konflik dengan Budaya

	Orde Baru menggelar bermacam festival seni berskala nasional

Di zaman Orde Baru Suharto, ada Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau LKMD semacam perwakilan warga di tingkat desa yang diperkenalkan pada tahun 1979 di seluruh Indonesia.

Penyeragaman dan standarisasi lembaga desa itu, menurut laporan Bank Dunia tahun 2004, telah melemahkan lembaga tradisional masyarakat yang sudah ada di masing-masing desa.

Itulah salah satu contoh yang mengangkat pertanyakan apakah memang terjadi upaya penyeragaman budaya di bawah kepempinan Suharto?

Sitok Srengenge adalah seorang budayawan yang tinggal di Jakarta.

“Jawabannya mudah: Ada!” kata Sitok.

Menurut Sitok, hal itu bisa wajar jika dilihat dari sudut koridor kebudayaan. “Di mana pun, bangsa mana pun, apabila terdapat suku bangsa atau etnik yang dominan, dia selalu membawa nilainya dan mempengaruhi etnik-etnik yang lain,” katanya.

 

“Tetapi, bila ini mulai sudah dipolitisir dan dipaksakan kepada etnik-etnik yang lain dalam wilayah yang sama, maka saya kira itu mendatangkan banyak kerugian secara kultural ” tambahnya.

Sitok Srengenge, yang kelahiran Grobogan, Jawa Tengah, juga berpendapat penyeragaman budaya juga terjadi lewat pelajaran sejarah.

“Bukan hanya sejarah raja-raja Jawa yang diajarkan di berbagai suku bangsa lainnya, tapi juga sudah terjadi manipulasi penafsiran atas sejarah itu,” kata Sitok Srengenge, dengan mencontohkan “pengukuhan Patih Gadjah Mada sebagai simbol persatuan bangsa Indonesia”.

 

Membatasi ekspresi

Saat itu hanya ada kerajaan-kerajan kecil dan belum ada persatuan nusantara. “Maka apa yang dilakukan Gadjah Mada adalah invasi terhadap kerajaan-kerajaan yang lebih kecil,” ujarnya.

	Warga Bali membawakan tari adat sebagai bagian dari tradisi

Sitok Srengenge juga menyinggung penayangan film G30S/PKI setiap tahun. “Itu penyeragaman kognisi terhadap seluruh siswa di seluruh Indonesia tentant tafsir tentang penyeragaman apa yang terjadi pada 1965 itu,” katanya.

Sitok tidak sepenuhnya sepandapat bahwa penyeragaman itu sebagai wujud obsesi Suharto untuk mempersatukan Indonesia secara lebih utuh. “Kenapa integrasi tidak diwujudkan dalam pemerataan kesejahteraan? Kenapa tidak dengan menghargai keluhuran budaya setiap daerah?” tanyanya.

Sementara itu, di Medan, Sumatera Utara, Ben Pasaribu, pengajar Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Medan, berpendapat kebijakan untuk standarisasi budaya telah membatasi ekspresi seni lokal.

 

Ben mengangkat contoh berbagai festival teater, musik dan tarian nasional yang digelar Departemen Pendidikan dan Kebudayaan itu mengarah ke penyeragaman, mulai durasi, tata cara pentas hingga sumber cerita.

“Semua harus menjadi sama,” kata Ben.

“Itu membuat tidak ada kebebasan dari masing-masing daerah untuk mengekspresikan gaya atau style masing-masing, ” kata Ben Pasaribu dari Universitas Medan.

Meski demikian, Ben juga melihat kebijakan positif yang ditinggalkan Orba seperti muatan lokal dalam kurikulum. Sayangnya, bahan bacaan itu harus menunggu buku dari Jakarta, katanya.

 

Cukup bagus

Namun, Prof. Dr. Ellyano S. Lasam, Ketua Majelis Adat Kalimantan Timur di Balikpapan menegaskan, Suharto berhasil dalam mewujudkan semboyan Bhineka Tunggal Ika.

 

“Pada prinsipnya, seluruh bangsa Indonesia diharapkan bersatu,” katanya.

“Oleh karena itu, satu budaya dengan budaya yang lain, walaupun itu adalah berbeda-beda, yang beliau kehendaki itu semacam kesatuan dan persatuan, bukan penyeragaman,” kata Profesor Ellyano.

Menurut Ellyano, budaya Dayak “cukup terakomodir” selama kepemimpinan Pak Harto, meski warga Dayak di daerah pedalaman belum tersentuh.

“Keinginan beliau untuk memajukan seluruh budaya itu menjadi satu kesatuan itu mengarah ke sana,” katanya.

“Kita suka tidak atau tidak suka dengan kepemimpinan beliau selama 32 tahun itu, saya kira itu sudah cukup bagus untuk mengembangkan bangsa Indonesia supa berbudaya yang baik itu, ” Profesor Ellyano S Lasam.

“Artinya saling menghargai budaya orang lain, saling mengakui kebudayaan orang lain… tidak saling menjegal satu suku dengan suku lain,” tandasnya. ma

sumber:BBC

Kebijakan Suharto Meracik Ekonomi Orde Baru

	Kebjiakan ekonomi pada awal pemerintahan Suharto berhasil menekan inflasi yang sangat tinggi

Suharto mengakhiri jabatannya sebagai presiden akibat fondasi ekonomi Indonesia ambruk diterjang krisis dan gelombang politik yang menghendaki perubahan.

Kenyataan ini bertolak belakang dengan situasi pada awal kepemimpinan jenderal purnawirawan ini pada tahun 1968.

Di awal Orde Baru, Suharto berusaha keras membenahi ekonomi Indonesia yang terpuruk, dan berhasil untuk beberapa lama.

“Kondisi ekonomi Indonesia ketika Pak Harto pertama memerintah adalah keadaan ekonomi dengan inflasi sangat tinggi, 650% setahun,” kata Emil Salim, mantan menteri pada pemerintahan Suharto.

 

Orang yang dulu dikenal sebagai salah seorang penasehat ekonomi presiden menambahkan langkah pertama yang diambil Suharto, yang bisa dikatakan berhasil, adalah mengendalikan inflasi dari 650% menjadi di bawah 15% dalam waktu hanya dua tahun.

Untuk menekan inflasi yang begitu tinggi, Suharto membuat kebijakan yang berbeda jauh dengan kebijakan Sukarno, pendahulunya.

Ini dia lakukan dengan menertibkan anggaran, menertibkan sektor perbankan, mengembalikan ekonomi pasar, memperhatikan sektor ekonomi, dan merangkul negara-negara barat untuk menarik modal.

 

‘Terikat modal asing’

Menurut Emil Salim, Suharto menerapkan cara militer dalam menangani masalah ekonomi yang dihadapi Indonesia, yaitu dengan mencanangkan sasaran yang tegas.

	Presiden Suharto menandatangi kesepakatan IMF beberapa bulan sebelum mundur di tahun 1998

Suharto menamai programnya ‘Pembangunan Lima Tahun’ atau PELITA, yang dengan melibatkan para teknokrat dari Universitas Indonesia, dia berhasil memperoleh pinjaman dari negara-negara Barat dan lembaga keuangan seperti IMF dan Bank Dunia.

Liberalisasi perdagangan dan investasi kemudian dibuka selebarnya. Inilah yang sejak awal dipertanyakan oleh Kwik Kian Gie, yang menilai kebijakan ekonomi Suharto membuat Indonesia terikat pada kekuatan modal asing.

“Liberalisasi sebesar mungkin, sebebas-bebasnya, kalau ada intervensi boleh dikatakan didikte oleh IMF dan Bank Dunia, yang dibelakangnya adalah pemerintah Amerika Serikat dan dampaknya dirasakan sampai sekarang,” kata mantan menteri koordinator perekonomian Indonesia antar tahun 1999-2000.

Namun menurut Emil Salim, untuk menggerakkan pembangunan, Suharto sejak tahun 1970-an juga menggenjot penambangan minyak dan pertambangan, sehingga pemasukan negara dari migas meningkat dari $0,6 miliar pada tahun 1973 menjadi $10,6 miliar pada tahun 1980.

 

Kemajuan sektor migas

Puncaknya adalah penghasilan dari migas yang memiliki nilai sama dengan 80% ekspor Indonesia.

“Dengan kebijakan itu, Indonesia di bawah Orde Baru, bisa dihitung sebagai kasus sukses pembangunan ekonomi,” kata pengamat ekonomi Djisman Simandjuntak.

 

Keberhasilan Pak Harto membenahi bidang ekonomi sehingga Indonesia mampu berswasembada pangan pada tahun 1980-an, menurut Emil Salim, diawali dengan pembenahan di bidang politik.

Kebijakan perampingan partai dan penerapan azas tunggal ditempuh pemerintah Orde Baru, dilatari pengalaman masa Orde Lama ketika politik multi partai menyebabkan energi terkuras untuk bertikai.

Lebih lanjut, Emil Salim menilai, pendekatan seperti yang dilakukan Suharto pada awal pemerintahannya lazim dipraktekkan oleh para pemimpin di kawasan Asia Timur dan Tenggara.

“Ada pandangan bahwa demokrasi yang dikembangkan di negara berkembang itu membutuhkan semacam pengarahan atau intervensi untuk tidak segera bersifat liberal,” kata Emil Salim.

Gaya kepemimpinan tegas seperti yang dijalankan Suharto pada masa Orde Baru oleh Kwik Kian Gie diakui memang dibutuhkan untuk membenahi perekonomian Indonesia yang berantakan di akhir tahun 1960

Namun, dengan menstabilkan politik demi pertumbuhan ekonomi, yang sempat dapat dipertahankan antara 6%-7% per tahun, semua kekuatan yang berseberangan dengan Orde Baru kemudian tidak diberi tempat.

 

Titik balik

Masa keemasan ekonomi Orde Baru, kata Emil salim, mengalami titik balik ketika memasuki tahun 1990-an, saat BJ Habibie dengan visi teknololgi masuk merambah bidang ekonomi.

	Suharto melepaskan jabatan setelah unjuk rasa besar-besaran tahun 1998

Tetapi, Kwik Kian Gie tidak sependapat dan dia menilai Habibie bukan faktor penting dalam titik balik ekonomi Orde Baru.

“Pertumbuhan ekonomi Indonesia di masa Orde Baru terkesan begitu memukau,” kata Kwik, namun menurutnya di sisi lain kesenjangan dan kemiskinan adalah akibat kebijakan ekonomi liberal.

Krisis moneter sejak Juli 1997, yang disusul dengan tuntutan reformasi total, dia anggap sebagai konsekuensi logis dari kebijakan tersebut yang diperburuk oleh situasi politik.

Namun, pengamat ekonomi Djisman Simandjuntak mempunyai analisa berbeda tengan jatuhnya Suharto.

“Krisis ekonomi untuk sebagian orang memang bisa ditelusuri ke praktek kebijakan, bukan desain kebijakan di atas kertasnya,” kata Djisman.

Pengamat ekonomi ini menilai pada prakteknya kebijakan pemerintahan Suharto sarat dengan berbagai penyelewengan seperti kolusi, korupsi dan nepotisme pada kroni Suharto.

Pada saat yang bersamaan, rakyat menuntut suksesi politik. Dan krisis ekonomi yang melanda Indonesia menjadi pemicu krisis politik yang sudah dipendam oleh rakyat, tambah Djisman Simandjuntak. ma

sumber:BBC

Kebijakan Suharto Pacari Kelompok Islam

	Pemerintah Suharto mengendalikan kehidupan politik secara ketat

Lambang dan jargon Islam semakin kerap muncul dalam berbagai perhelatan publik saat Suharto terlihat semakin akrab dengan sebagian kelompok Islam sejak awal tahun 1990-an.

Mereka yang diakrabi pak Harto itu termasuk para tokoh Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia, ICMI.

Dan, kedekatan itu mencapai titik puncak saat Pak Harto memilih BJ Habibie untuk mengisi kursi wakil presiden, kata pakar sejarah Anhar Gonggong dari Universitas Indonesia.

Menurut Anhar, kedekatan Suharto dengan ICMI terkait dengan keinginannya untuk menciptakan lingkungan intelektual Islam yang bisa mendukung dia.

Menjelang tahun 1990-an, ada sekelompok cendekiawan di Malang merintis pendirian ICMI.

“Kemudian, ditampilkan Habibie sebagai seorang tokoh yang seakan-akan mewakili cendekiawan Islam,” kata Anhar.

“Dan, itu juga strategi Suharto untuk melakukan pendekatan kepada kekuatan Islam yang digambarkan seakan-akan kekuatan yang digambarkan sebagai kekuatan Islam…seakan-akan Islam mendukung dia,” katanya

 

Ancaman

Tapi, seperti apa sebenarnya kebijakan politik Suharto terhadap Islam, selama memimpin Orde Baru?

	Suharto ingin Habibie dan ICMI dilihat sebagai dukungan Islam

Menurut sejarawan, Anhar Gonggong sejak awal berkuasa Pak Harto cenderung melihat kalangan Islam sebagai ancaman bagi kekuasaan.

Setelah menjadi presiden, Suharto melancarkan sejumlah perubahan terkait dengan rencana pembangunannya dan menciptakan kestabilan.

“Terlihat di situ Suharto menciptakan kekuatannya sendiri, yaitu golkar dan tentara,” kata Anhar.

Berikutnya Suharto menggelar pemilu pertama di masa Orde Baru, tahun 1971 dengan hasil Golkar (saat itu masih Sekber Golkar) keluar sebagai pemenang.

“Tetapi kekuatan Islam juga tetap kelihatan cukup besar, maka Suharto harus berusaha bagaimana caranya untuk mengeliminasi kekuatan Islam sebagai kekuatan politik, ” jelas Anhar.

Pendapat Anhar Gonggong ini bertolak belakang dengan pandangan tokoh Eksponen 66, Cosmas Batubara.

 

‘Keperluan politik’

Cosmas Batubara, yang pernah menjabat menteri dalam kabinet Pak Harto, mengatakan, kebijakan Pak Harto menyatukan partai-partai Islam ke dalam satu partai adalah untuk memenuhi keperluan politik pada saat itu.

 

“Kita sudah menjadi korban pertarungan ideologi zaman Nasakom, zaman Sukarno, itu mau ditinggalkan, karena sudah bersepakat ingin melaksanakan Pancasila dan UUD 1945,” kata Cosmas memberikan alasan kebijakan fusi tersebut.

Menurut Cosmas Batubara, sebenarnya dilihat dari aliran politik yang ada saat itu, “penyederhanaan itu menjawab kepentingan pembangunan pada saat itu”.

Namun, pengamat politik Islam Syafii Anwar dari International Centre for Islam and Pluralism melihat kebijakan terhadap kelompok-kelompok Islam adalah bagian dari upaya Suharto memperkuat hegemoni kekuasannya.

Menurut Anwar, kebijakan Suharto terhadap kelompok-kelompok Islam mengikuti beberapa pembabakan. “Tahap pertama itu tahap yang sangat hegemonik sekali,” katanya.

Anwar menggambarkan periode 1968-1979, Pak Harto menerapkan “kebijakan terhadap umat Islam yang sangat represif sekali”, termasuk Undang-Undang Perkawinan dan fusi partai-partai Islam.

“Pokoknya, tekanannya itu adalah pada pemerkuatan rezim Orde Baru,” kata Anwar.

 

Dampak kebijakan

Apapun alasannya, kebijakan represif Suharto mendatangkan dampak besar berkepanjangan bagi banyak aktivis dua organisasi Islam terkemuka Indonesia, Nahdhatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah.

 

“Itu bahkan NU sendiri, kalau bisa Pak Harto ingin bukan NU yang memimpin, ” kata KH Mustofa Bisri, Tokoh senior NU

Menurut tokoh veteran NU, KH Mustofa Bisri, organisasinya sering menjadi bulan-bulanan rezim Suharto.

Mustofa Bisri menilai Pak Harto dan rezim Orba “fobi terhadap NU itu sangat luar biasa”.

“Itu bahkan NU sendiri, kalau bisa Pak Harto ingin bukan NU yang memimpin,” ujarnya.

Menurut Mustofa Bisri, intervensi Orba terhadap pemilihan pimpinan NU itu dimaksudkan “supaya (NU) tidak ada yang kuat atau memimpin”.

Namun, bagi orang luar, tetap ada pertanyaan mengenai kebijakan pemerintahan Suharto terhadap NU yang sering dilihat sebagai organisasi “moderat”.

Menurut Mustofa, kebijakan itu terkait dengan ketidakinginan Golkar, yang bersama tentara menjadi kekuatan utama yang tersisa pasca Sukarno, untuk melihat NU menjadi saingan.

Tidak hanya NU yang merasakan tekanan rezim Pak Harto seperti yang dituturkan KH Mustofa Bisri.

 

Pergantian kepemimpinan

Mantan ketua PP Muhammadiyah, Syafii Maarif harus menempuh berbagai jurus untuk bisa bertahan dari tangan kekuasaan pemerintahan Suharto, termasuk soal campur tangan dalam pemilihan pimpinan Muhammadiyah.

 

…Karena umatnya sudah hampir bulat mendukung Amien Rais, akhirnya Pak Harto tidak bisa berbuat apa-apa Syafii Maarif Tokoh senior Muhammadiyah

Syafii Maarif mencontohkan, waktu Muktamar Aceh 1995, sebenarnya Amin Raies dihalangi untuk dipilih untuk memimpin Muhammadiyah.

“Tetapi, karena umatnya sudah hampir bulat mendukung Amien Rais, akhirnya Pak Harto tidak bisa berbuat apa-apa,” kata Syafii.

“Padahal, Anda tahu sudah sejak tahun 1993 Amien Rais, yang waktu itu belum menjadi ketua..sudah meluncurkan gerakan untuk perlunya pergantian kepemimpinan nasional,” kata mantan ketua PP Muhammadiyah 1999-2004.

Terhadap Muhammadiyah sebagai organisasi sosial, Syafii mengatakan, “asal kita tidak memasuki politik, itu ya tenang-tenang saja”.

 

‘Banting stir’

Mengenai sikap Pak Harto yang sejak awal 1990-an berubah menjadi dekat dengan sebagian kalangan Islam, Syafii menilai “banting stir itu tidak tulus.”

	Kubu muslim menyiasati hegemoni dengan dakwah ‘kultural’

Tokoh Muhammadiyah ini mencontohkan didirikannya ICMI dan berbagai bank muammalat.

“Sesungguhnya hanyalah dalam rangka mengukuhkan kekuasaannya penting, karena pihak tentara sudah mulai tidak senang lagi dengan dia, paling tidaknya beberapa oknum penting… dia mencari dukungan umat Islam,” tandas Syafii.

Banting stir, seperti yang dikatakan Syafii Maarif dari Muhammadiyah, ditempuh sebagai pilihan terakhir Pak Harto.

Sebelum itu, saat masih sangat berkuasa, pimpinan Orde Baru itu telah menempuh berbagai strategi politik terhadap Islam di Indonesia, mulai dari represif, akomodatif, hingga politik kooptasi, kata pengamat politik Islam, Syafii Anwar.

Antara 1980-1984, demikian jelas Syafii Anwar, Pak Harto mulai merasa umat Islam akan melawan jika ditekan.

Untuk itu, Pak Harto mengubah kebijakan dengan memberikan sumbangan kepada masjid-masjid dan mendirikan Yayasan Amal Bhakti Muslim Pancasila setelah memberlakukan ketentuan Asas Tunggal Pancasila.

“Setelah merasa saya sudah memberikan bantuan kepada madrasah, kepada pesantren, ideologi kamu harus satu dong (Asas Tunggal Pancasila),” tutur Syafii.

Menurut Anwar, banyak warga masyarakat sebenarnya menolak kebijakan Pak Harto itu. “…Mereka melakukan dakwah yang kultural sebagai perlawanan terhadap hegemoni politik Suharto,” ujarnya.

Berikutnya, Pak Suharto melihat umat Islam bisa dijadikan “teman” yang bisa diajak bekerjasama, tambah Syafii.

 

‘Ahli Strategi’

Menurut Syafii Anwar, inilah yang melatarbelakangi hubungan dekat Pak Harto dengan pemuka ICMI.

 

“Dukungan Pak Harto terhadap ICMI itu luar biasa sekali. Politik yang mula-mula menjauhkan Islam dari negara, menjadi melekat dengan negara,” katanya.

Namun, dia juga mencatat kebijakan akomodatif Pak Harto terhadap sebagian kelompok Islam itu belakangan berubah menjadi “politik kooptasi”.

Menurut Syafii Anwar, perubahan kebijakan tersebut terhadap kalangan muslim merupakan bukti Pak Harto “ahli strategi yang hebat”.

“Walaupun pada saat-saat terakhir, kalau mau orang mau fair (adil), kegagalan Pak Harto Itu karena krisis ekonomi,” katanya.

“Di situ dia kalah kalkulasi, karena dia fikir orang Islam bisa dikooptasi terus, tanpa bersikap kritis,” tambah pengamat politik Syafii Anwar.

Lepas dari berbagai jurus politik yang diperagakan, seperti dicatat Syafii Anwar, Pak Harto akhirnya lengser tahun 1998.

Jadi, bagaimana umat Islam akan mengenang pemerintahan Pak Harto? Jawabnya bergantung pada siap yang ditanya, kata KH Mustofa Bisri dari Nahdlatul Ulama.

 

“Jangan dilihat hanya dari segi dagingnya (luarnya saja),” kata Mustofa Bisri

“Kalau persoalan bahwa ada banyak masjid dibangun, lalu itu baik dengan Islam. ….Itu mungkin orang Islam lain berpendapat begitu, kalau saya tidak,” kata Mustofa yang juga dikenal sebagai sastrawan.

“Kalau ada pemerintahan atau penguasa tidak memihak, tidak mengayomi kepada rakyatnya, itu tidak Islami sama sekali….apalagi membelenggu rakyat,” katanya. ma

sumber: BBC

 

Kebijakan Mendiang Suharto dibelejeti BBC

Mantan Presiden Suharto, yang tutup usia pada hari Minggu (27/01) di Jakarta pada usia 86 tahun, memerintah Indonesia selama lebih dari tiga dasawarsa.Pemerintah Suharto yang dia sebut Orde Baru menjadi pembangunan dan kemajuan ekonomi sebagai prioritas utamanya. Ini dilakukan dengan menerapkan gaya pemerintahan otoriter lewat kebijakan perampingan partai politik dan penerapan azas tunggal. Dalam pelaksanaannya, tindakan intimidasi, pemaksaan dan kekerasan dialami oleh orang-orang yang menentang Soeharto ketika itu. Masa pemerintahan Orde Baru juga dikecam atas kasus pelanggaran hak azazi manusia, pembelengguan pers dan hak mengeluarkan pendapat, dan demokrasi ditekan. Namun, di sisi lain perekonomian Indonesia semasa Suharto menikmati tingkat pertumbuhan yang menakjubkan sehingga Indonesia mampu mencapai swasembada pangan. Liberalisasi perdagangan dan investasi terbuka lebar. Perhatian besar juga diberikan pemerintah Suharto pada pelayanan kesehatan bagi masyarakat terbawah. BBC Siaran Indonesia meninjau beberapa kebijakan penting yang menandai pemerintahan Suharto. ma sumber: BBC

Dinosaurus Karnivora Baru Pernah Menghuni Sahara

	Eocarcharia dinops memiliki gigi setajam pisau

Dua jenis dinosaurus pemakan daging yang tidak diketahui sebelumnya berhasil dikenali dari fosil yang ditemukan di gurun Sahara di Niger.

Fosil dinosaurus karnivora baru itu diidentifikasi oleh seorang peneliti dari Universitas Bristol, Inggris yang bekerja sama dengan paleontolog (ahli fosil) dari Amerika Serikat.

Salah satu dinosaurus itu kemungkinan memakan bangkai mangsanya seperti yang dilakukan hewan hyena, dan jenis kedua kemungkinan memburu hewan dan memakannya sewaktu masih segar.

Rincian temuan ini diterbitkan di jurnal Acta Palaeontologica Polonica.

Fosil dua jenis dinosaurus karnivora dari 110 juta tahun lalu itu ditemukan di sepanjang Gurun Tenere bagian barat di Niger oleh Dr Paul Serano, dari Universitas Chicago, Amerika, delapan tahun lalu.

“Fosil-fosil ini adalah catatan paling awal dari kelompok karnivora utama yang mendominasi Afrika, Amerika Selatan dan India selama 50 juta tahun berikutnya pada Zaman Kapur (Cretaceous Period),” kata salah satu peneliti itu, Steve Brusatte dari Universitas Bristol.

Wajah tersembunyi

Salah satu hewan itu memiliki tinggi sekitar 8 meter dan bermoncong pendek. Jenis ini dinamai Kryptops palaios atau “si wajah tersembunyi”.

	Kryptops palaios bermoncong pendek

Kryptops kemungkinan memakan mangsanya setelah menjadi bangkai, mirip dengan kebiasaan hyena.

Seperti jenis dinosaurus berikutnya – yang dikenal sebagai abelisaurid – di Amerika Selatan dan India, Kryptops memiliki rahang pendek dan bergerigi serta gigi kecil, yang dirancang untuk merobek perut mangsa dan mengunyah bangkai.

Temuan kedua adalah fosil dinosaurus berukuran serupa yang disebut Eocarcharia dinops.

Hewan ini memiliki gigi setajam pisau dan tulang alis yang menonjol. Berbeda dengan Kryptops, gigi Eocarcharia lebih cocok untuk menyerang mangsa hidup dan memotong bagian tubuh mangsa.

 

Dari anatomi tubuh, jelas bahwa kedua hewan ini memiliki makanan yang berbeda Steve Brusatte Universitas Bristol

Carcharodontosaurid, kelompok yang termasuk Eocarcharia, adalah hewan pemangsa besar, bahkan kemungkinan lebih besar dari Tyrannosaurus rex.

Tulang alis yang menonjol di atas mata Eocarcharia memberi hewan ini wajah yang menakutkan dan tulang alis yang keras itu kemungkinan digunakan untuk menabrak Eocarcharia saingan dalam mendapatkan pasangan, kata para peneliti.

Kedua dinosaurus pemakan daging ini hidup pada zaman yang sama dengan dinosaurus karnivora lain dari daerah yang sama: Suchomimus, theropoda (dinosaurus yang berdiri pada dua kaki) besar pemakan ikan.

“Dari anatomi tubuh, jelas bahwa kedua hewan ini memiliki makanan yang berbeda: Suchomimus memakan ikan, Kryptops memakan hewan kecil dan Eocarcharia adalah hewan pemangsa paling dominan pada masa itu,” kata Brusatte.

“Seperti halnya di padang rumput di Afrika sekarang, macan, cheetah dan hyena memiliki makanan yang berbeda agar bisa hidup berdampingan. Yang menakjubkan adalah ekosistem ini sudah ada sejak 110 juta tahun lalu.”

sumber: BBC