Penjualan Toyota pada awal 2008 Bisa Digenjot

Jakarta – Penjualan mobil awal 2008 yang menggembirakan (41.380 unit), menurut Joko Trisanyoto, Direktur Marketing PT. Toyota Astra Motor, masih bisa ditingkatkan lagi. Dalam sebuah perbincangan ringan dengan yang bersangkutan, Joko menyatakan banyak pengiriman yang tertunda karena berbagai hal. Tentu saja masalah bencana yang sedang menimpa beberapa daerah di tanah air menjadi salah satu sebabnya.

Awal tahun 2008 sendiri ATPM mobil Toyota ini berhasil menjual sebanyak 13.745 unit. Menurut Joko, penjualan terbesar Toyota itu diperoleh dari Avanza. “Beberapa produk kami masih harus indent. Termasuk truk Dyna juga indent,” kata Joko, di sela-sela acara AUTOCAR Readers Choice Award, tadi malam (12/2) di Menara Jamsostek, Jakarta.

Penjualan anggota Gaikindo di awal tahun ini memang menggembirakan. Hampir semua anggota Gaikindo memperlihatkan prestasi jualan yang lebih bagus dari penjualan periode yang sama tahun 2007 lalu. Misalnya Mazda yang pada Januari 2007 lalu hanya menjual sebanyak 75 unit, pada awal tahun 2008 berhasil meningkatkan penjualan menjadi 232 unit.

Begitu pula dengan merek-merek yang lain seperti Mitsubishi, Suzuki, Honda, Nissan, Daihatsu dan sebagainya. Namun dari angka-angka penjualan spektakuler yang dicatat para pebisnis otomotif di awal tahun 2008 itu, penjualan Nissan menjadi yang paling luar biasa. Awal tahun 2007 lalu Nissan menjual sebanyak 426 unit. Sedang awal tahun ini mencapai penjualan sebanyak 2.149 unit. Penjualan terbesar dari Nissan ini disumbang duet Livina : Grand Livina dan Livina XR. rac

Menpera: Pembangunan RSh Gunakan Bahan Murah yang Kuat

oleh Prima Sp Vardhana

Dengan semakin besarnya kebutuhan rumah bagi masyarakat, sedangkan harga rumah serta bahan bakunya cenderung semakin mahal, maka diperlukan alternatif penggunaan bahan baku rumah yang tepat dan terjangkau. Terkait hal itu, Menteri Negara Perumahan Rakyat (Menpera) Yusuf Asy’ari melakukan kunjungan ke Provinsi Jawa Barat (Jabar), Rabu, (13/2), guna melihat kemungkinan penemuan bahan baku rumah yang murah.

Kunjungan Menpera ke Pusat Penelitian Pengembangan Permukiman (Puslitbangkim) Departemen Pekerjaan Umum di Bandung adalah untuk melihat dari dekat berbagai temuan yang bisa digunakan sebagai alternatif bahan baku konvensional.

“Dengan adanya temuan baru bahan bangunan murah diharapkan dapat memenuhi kebutuhan rumah karena berdasarkan catatan jumlah masyarakat yang belum punya rumah masih sangat besar angka terakhir mencapai 4,2 juta,” tutur Menpera.

Penggunaan bahan baku alternatif, antara lain yang terbuat dari bambu, batako hingga limbah, sangat cocok digunakan untuk pembangunan rumah swadaya yang menurut Menpera tercatat sekitar 80 persen pemenuhan kebutuhan rumahnya, berbanding 20 persen pemenuhan melalui perumahan formal.

Dikatakan Menpera, bisa saja pengadaan alat untuk menciptakan bahan baku rumah menggunakan dana APBN melalui program rumah swadaya. Penempatannya melalui proyek contoh kerjasama pemerintah daerah dengan kelompok kerja Kementerian yang ada di daerah bersangkutan.

Sekretaris Puslitbangkim PU, Supardi mengakui, banyak temuan yang sebenarnya bisa dipergunakan baik sebagai bahan bangunan maupun sebagai struktur dari suatu bangunan.

“Sayangnya untuk memperbanyak temuan tersebut belum banyak investor yang tertarik,” ujarnya.

Menpera beserta rombongan juga berkesempatan meninjau rumah contoh (prototype) rumah bambu plester (Mabuter) di Jatinangor, Kabupaten Sumedang serta di Kampung Cisumun, Desa Cikadut, Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung. Penggunaan bahan bambu sebagai pengganti besi dan kayu diperkirakan akan menekan harga rumah menjadi 20 persen lebih murah. Menpera berpendapat, bambu bisa menjadi alternatif bahan bangunan yang menjanjikan karena selain harganya lebih murah, bambu mudah didapatkan di Indonesia.

Terkait backlog kebutuhan rumah di Indonesia yang cukup besar, dengan angka terbesar terdapat di Provinsi Jawa Barat, Menpera mengharapkan agar Pemprov Jabar bisa mendorong pemerintah kabupaten maupun kota untuk memberikan berbagai kemudahan bagi pengembang untuk membangun rumah. Kemudahan tersebut salah satunya terkait dengan perijinan.

Gubernur Jabar, Dani Setiawan pun menyambut baik adanya program-program pembangunan perumahan di wilayahnya. Terkait pembangunan perumahan swadaya, Dani mendukung adanya proyek percontohan (pilot project) perumahan swadaya dengan menggunakan bahan baku alternatif di wilayahnya. @

Apersi Targetkan Bangun 12 ribu RSh

Surabaya- Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Jatim menargetkan pembangunan rumah sederhana sehat (RSh) sebanyak 12 ribu unit.

Jumlah ini meningkat hingga 100 persen dibanding realisasi pembangunan RSh di Jatim pada 2007. Realisasi pembangunan RSh pada 2007 sebanyak 5.700 unit dari target sebanyak 7.500 unit.

“Kontribusi pembangunan terbesar masih dari Gresik yakni sekitar 40 persen. Sisanya berasal dari daerah lainnya,” urai Ketua DPD Apersi Jatim, Nurhadi, Rabu (12/2/2008).

Daerah lainnya yang ikut andil memberikan pembangunan yakni Sidoarjo, Madura, Mojokerto, Kediri, Tulungagung, Pasuruan, Lumajang, Blitar, Banyuwangi, Madiun, dan Malang.

Mengenai melesetnya realisasi pembangunan RSh pada 2007, urainya, disebabkan beberapa faktor. Di satu sisi, faktor permintaan sangat besar jika dilihat dari jumlah PNS dan TNI-Polri.

Namun, selama ini harga jual ditetapkan pemerintah, yakni sebesar Rp 49 juta per unit. Di sisi lain, banyak kendala dimana pengeluaran selain material bangunan cukup tinggi dan kontribusinya mencapai 20-30 persen dari harga jual.

“Selama ini edukasi tentang RSh ke pemkab/pemkot masih belum maksimal. Sehingga sebagian besar kebijakan pemkab/pemkot masih belum mendukung pembangunan RSh,” katanya.

Listrik Gratis
Selain itu, Apersi juga meminta jaringan listrik ke perumahan sederhana sehat (RSh) tidak dikenakan biaya atau gratis. “Selama ini jaringan listrik yang dialirkan ke RSh dikenakan biaya yang sama seperti perumahan untuk komersial. Padahal RSh kan rumah non komersial yang ditujukan kepada PNS dan TNI-Polri,” kata Ketua DPD Apersi Jatim, Nurhadi, Rabu (12/2/2008).

Menurutnya pengembang dikenakan dua biaya untuk penyambungan listrik oleh PLN, yakni biaya jaringan dan biaya sambungan rumah (SR). Dalam perhitungan, setiap unit RSh terkena beban biaya sebesar Rp 4,6 juta untuk pemasangan listrik ke masing-masing rumah.

“Perinciannya, biaya pemasangan jaringan sebesar Rp 2,8 juta dan SR sebesar Rp 1,7 juta,” kata Nurhadi.

Seharusnya pemasangan jaringan dibebankan kepada PLN bukan kepada pembeli RSh. Kalau dibebankan kepada pembeli, kasihan mereka. Hal ini akan berdampak kepada kualitas rumah yang dibangun.

Sarana dan Prasarana
Selain masalah pemasangan jaringan listrik, Apersi juga mengeluhkan pengenaan sarana dan prasarana serta legalisasi sertifikat. Selama ini Kakanwil Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jatim menegaskan hanya mengenakan biaya sebesar Rp 500 ribu untuk pengurusan sertifikat rumah.

Namun, dalam realisasi di lapangan para pengembang dikenakan biaya sertifikat hingga Rp 1,5 juta per rumah. “Seharusnya instruksi dari kakanwil BPN bisa dilaksanakan secara merata oleh seluruh jajaran yang ada di Jatim,” urainya.

Masalah prasarana lain seperti air dan akses jalan menuju ke RSh selama ini juga jarang diperhatikan pemkab/pemkot. Sehingga para pengembang harus mengerem biaya pembangunan RSh dan sebagian dialokasikan untuk pembangunan akses jalan.

“Masalah sarana dan prasarana seharusnya didukung penuh pemkab/pemkot terutama dalam penyuksesan pembangunan RSh. Kecuali kalau pembangunan rumah komersial, semuanya ditanggung pengembang,” paparnya. @

sumber: BeritaJatim

Pemasangan Pipa Gas Kodeco Dihentikan Adpel Tanjung Perak

Surabaya – Pemasangan pipa gas yang dilakukan Kodeco di Selat Madura yang merupakan alur kapal ke pelabuhan Tanjung Perak dihentikan atas perintah Adpel Tanjung Perak sejak Senin (11/2/2008) siang kemarin.

“Saat ini pemasangan pipa gas sudah dihentikan. Kapal-kapal sudah bisa masuk dan membawa barang ekspor keluar,” ujar Adpel Tanjung Perak, Capt Sri Untung, Selasa (12/2/2008).

Sebelumnya, sejak Jumat (8/2/2008), dilakukan pemasangan pipa gas oleh Kodeco Energy Ltd di Buoi 6 yang berjarak 10-14 mil dari Pelabuhan Tanjung Perak. Terhitung empat hari sejak Jumat hingga Senin, arus ekspor Jatim tertahan akibat kapal petikemas tidak bisa memasuki perairan Tanjung Perak.

Menurutnya, arus kapal kembali normal sejak Senin sore sekitar pukul 18.00. Sejak sore hingga malam, tercatat beberapa kapal yang berhasil handling petikemas.

Dalam antri kapal sebelumnya, arus lalu lintas kapal terhenti di Buoi 6 yang dipadati kapal yang antre untuk merapat dan Buoi 7 yang juga ditempati kapal untuk lego jangkar.

Pihaknya sejak Sabtu (9/2/2008), berusaha memandu kapal yang akan sandar di Pelabuhan Tanjung Perak. Namun terkendala kondisi cuaca yang buruk sehingga upaya itu gagal.

Upaya ini dilanjutkan Senin (11/2/2008) siang, dimana pemasangan pipa gas berupaya dihentikan dan berhasil. Beberapa kapal dengan bobot agak kecil berhasil masuk ke Pelabuhan Tanjung Perak setelah dipandu.

“Hingga saat ini kondisinya cenderung normal lagi,” urainya.

TPS Macet
Penghentian pemasangan pipa gas Kodeco itu sebagai akibat dari terganggunya putaran ekspor-impor yang lewat Pelabuhan Tanjung Perak. Ini karena kapal-kapal yang akan berlabuh mengalami hambatan. Dampaknya sangat dirasakan dua pelabuhan kontainer internasional, yakni Terminal Petikemas Surabaya (TPS) dan Berlian Jasa Terminal Indonesia (BJTI) lengang dan tak ada kegiatan sama sekali untuk sektor ekspor.

Dirut BJTI Rahmat Satria dan Humas TPS Iwan Sabatini membenarkan hal ini ketika dikonfirmasi. Bahkan, menurut mereka, para pemilik pelayaran sangat dirugikan dengan kondisi ini. “Memang benar kami sejak Jumat kemarin tidak bisa menerima kapal dari luar,” kata Rahmat, Senin (10/2/2008).

Sejak minggu dan hari ini, dermaga internasional di TPS dan BJTI masih kosong tidak ada kegiatan bongkar muat ekspor. “Wah, bahaya ini. Pemerintah harus segera turun tangan. Ini ancaman sangat besar,” imbuh Iwan.

Sejauh ini, ujarnya, pihak Pelindo III cabang Tanjung Perak dan Adpel terus memantau kondisi alur dan cuaca tersebut untuk mengupayakan memasukkan satu persatu kapal-kapal sandar di Tanjung Perak termasuk di TPS dan BJTI.

Kelambatan ini sudah pasti mengganggu planning kerja operasional di TPS dan BJTi baik utilitas alat, pengaturan dimana yang waktu service dan yang full speed pakai. Bahkan beberapa buyer dan shipper di luar negeri mulai mempertanyakan ini.

“Sejauh ini kami belum tahun sampai dimana, Kodeco melaksanakan pekerjaan pemasangan pipa hingga selesai, persoalannya pemasangan disaat cuaca angin kencang dan ombak tinggi,” urainya. @

sumber:BeritaJatim

Percantik Kota, Pemkot Korbankan Pasar Tradisional

Surabaya – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya berniat mempercantik tampilan kota ini. Setelah beberapa waktu lalu, menertibkan beberapa pedagang liar di Pasar Pandegiling, kali ini pemkot berencana akan merelokasi sejumlah pasar.

Tri Risma Harini, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya mengatakan, dalam waktu dekat, pihaknya akan merelokasi pasar ikan di Jalan Gunungsari 79 dan pasar burung di Jalan Semarang 55. Untuk itu, di Jalan Gunungsari telah disiapkan lahan seluas 2.600 meter persegi, sedang di Jalan Semarang disiapkan lahan seluas 4.391 meter persegi.

Relokasi itu, lanjut Risma, supaya kota tidak terlihat kumuh lagi. “Nantinya memang diarahkan sebagai daerah tujuan wisata,” tuturnya kepada beritajatim.com, Rabu (13/2/2008).

Para pedagang ikan hias dan burung itu, tidak hanya direlokasi saja tapi juga dibina. Pemkot akan membantu bagaimana mengelola dagangannya dengan baik, sehingga tidak sampai bangkrut. “Kami juga memberikan bantuan modal. Itu kami lakukan supaya mereka bisa kuat dan stannya tidak dijual,” katanya.

Hanya saja, hingga saat ini pemkot masih belum mempunyai detail desain dan anggarannya. Kemungkinan besar, pemkot baru akan menganggarkannya dalam PAK pada Agustus-September mendatang. “Saat ini detail engieering design-nya masih kami buat. Semoga tahun ini bisa direalisasikan,” ujarnya.

Pasar ikan yang akan direlokasi itu berada di beberapa lokasi. Yakni di Jalan Bunguran (1 pedagang), Jalan Mastrip Gunung (15 pedagang), Jalan Patua (55 pedagang), pasar ikan Bratang (9 pedagang), Jalan Kayoon (9 pedagang), dan Jalan Irian Barat (143 pedagang).

Sedang pasar burung yang akan direlokasi di Jalan Semarang, berasal dari Jalan Bratang (41 pedagang), Jalan Kaliondo (11 pedagang), Jalan Kapasari (1 pedagang), Jalan Ujung (21 pedagang), Jalan Indrakila (17 pedagang), Jalan Wonokusumo (13 pedagang), Jalan Semarang (4 pedagang), Jalan Babat (42 pedagang), pasar burung Kupang (122 pedagang) dan Tambakrejo (5 pedagang).

“Nanti jadinya kan terpusat. Itu belum ada di luar negeri,” katanya. Selain itu, akhir Maret nanti, PD Pasar Surya akan merenovasi Pasar Kupang Gunung. Renovasi dilakukan karena kondisi pasar itu kurang representatif.

Fatma Irawati Malaka, Direktur Pembinaan Pedagang PD Pasar Surya menjelaskan, pembangunan Pasar Kupang Gunung akan dibiayai investor dari Surabaya dengan nilai investasi lebih dari Rp 10 miliar itu. Ditargetkan, pembangunan pasar seluas 2.500 meter persegi itu akan tuntas dalam setahun.

Jumlah stan yang akan dibangun sekitar 400 unit dengan bentuk bangunan dua lantai. Sementara jumlah pedagang di Pasar Kupang Gunung sekitar 250 orang. “Kemungkinan nanti ada tambahan pedagang baru. Kira-kira mencapai 400 pedagang,” tuturnya.

Tolak Raperda
Gubernur Jatim Imam Utomo menolak Rancanga Peraturan Daerah (Raperda) inisiatif tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional dan Penataan Pasar Modern. Alasannya, kewenangan pemerintah propinsi sangat terbatas dan tidak signifikan.

Sehingga pemberdayaan pasar tradisional tidak perlu diatur dalam bentuk perda. Penolakan itu disampaikan Sekprop Jatim, Soekarwo saat Rapat Paripurna di Gedung DPRD Jatim, Selasa (12/2/2008).

Hery Purwanto, anggota Komisi B DPRD Jatim mengatakan, memang pemprop tidak mempunyai kewenangan untuk mengatur dan pemberdayaan pasar tradisional. “Kewenangan itu ada pada Kabupaten/Kota,” tutur Hery.

Tapi kenyataannya, Pemerintah Kabupaten/Kota malah ngobral memberikan izin pasar modern. Hal itulah yang memaksa DPRD Jatim mengajukan raperda inisiatif. Karena itu dianggap memarjinalkan pasar tradisional. “Selama ini pemerintah hanya memperhatikan yang berduit saja, kasihan dong yang tidak punya modal besar itu,” katanya.

Raperda itu juga dianggap bertentangan dengan Perpres 112/2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. Pasal 12 di kebijakan itu disebutkan, izin usaha pengelolaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern diterbitkan bupati/walikota.

“Padahal dalam Perpres 12 itu tidak mengatur masalah pemberdayaan pasar tradisional sama sekali,” tambahnya.

Di tempat yang sama, Sekprop Jatim, Soekarwo menjelaskan, raperda itu bukan ditolak. Hanya perlu dievaluasi. “Silakan diatur. Tapi kewenangannya hanya koordinatif saja, bukan sebagai eksekutorial,” katanya.

Itu mengacu pada PP 38/2007 tentang pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah pusat, pemprop, dan pemkab/pemkot. @

sumber: BeritaJatim

Rombeng Gembong akan Ditampung PD Pasar Surya

Surabaya – Terkait dengan penertiban Jl. Gembong Bambang DH meminta semua pihak berpikir arif dan jernih. Pasalnya lokasi itu bukanlah lokasi berdagang melainkan jalan raya sebagai fasilitas umum.

Karena jadi fasilitas umum, maka harus dikembalikan pada fungsinya semula. Pemkot sendiri sudah memetakan lokasi-lokasi yang perlu ditertibkan kepada Badan Pengawas Pasar yang dibentuk.

Badan ini terdiri dari Asisten III Muhammad Fadil dan Direksi PD Pasar Surya. Tugasnya untuk merumuskan solusi terbaik untuk para pedagang. Salah satu solusinya adalah menempatkan mereka di salah satu dari 81 pasar yang dikelola oleh PD Pasar Surya.

“Setahu saya sudah ada beberapa yang meminta, tapi data rincinya ke Pak Ganis (Direktur PD Pasar Surya),” ujarnya ditemui usai penandatanganan MoU e-Proc dengan 6 kota di Jatim di ruang sidang kantor walikota Surabaya, Rabu (13/2/2008)

Mengenai kapasitas pasar yang terbatas, Bambang menyatakan itu sebagai suatu konsekuensi logis karena tidak semua bisa diurusi Pemkot Surabaya. Apalagi mereka bukan warga Surabaya.

“Mereka kebanyakan pedagang yang transit dan berjualan. Tidak mungkin diurusi,” ujarnya.

Nekad Jualan
Seperti tidak mau kalah dengan petugas, sekitar pukul 07.00 WIB pedagang Pasar Gembong sudah mulai menggelar dagangannya. Padahal biasanya pedagang membuka lapaknya sekitar pukul 09.00 wib.

Saat ini kondisi normal dan semua berjualan. Tapi dekat traffic light Jl. Kalianyar sudah bersih dari pedagang. Tetapi pedagang berkumpul di Jl. Kapasari.

Hingga saat ini antar pedagang masih melakukan perbincangan seputar rencana penggusuran tersebut. Sedangkan arus lalu lintas macet.

Salah seorang pedagang, Matsani, mengaku nekad berjualan. Padahal pedagang mendengar kalau penertiban dilakukan hari ini. “Karena kalau saya diobrak mau kemana. Nekad dilawan mas, detik-detik terakhir nih. Ayo beli, mumpung murah,” ujarnya.

Pedagang sendiri juga tampak lebih berkordinasi dengan panduan dengan seorang. Gerombolan pedagang bermusyawarah dekat Jl. Kapasari. Tidak tampak petugas yang mengamankan tapi seorang polantas sempat lewat. @

sumber: BeritaJatim

Noordin M Top Dikabarkan Tertangkap Densus 88

#Puluhan Wartawan Meluruk Mapolda Jatim#

Surabaya – Informasi tertangkapnya gembong teroris Noordin M Top membuat sejumlah wartawan media cetak dan elektronik di Surabaya saat ini nyanggong di gedung Densus 88 Anti Teror Polda Jatim.

Puluhan wartawan menyanggong gedung tersebut sejak pukul 08.30 WIB meminta kepastian apakah pentolan teroris Noordin M Top benar-benar ditangkap di Kota Bondowoso.

“Kami mendapat khabar dari Jakarta Polda menangkap Noordin di Bondowoso,” kata Hari Tambahyong reporter TPI sambil menunggu konfirmasi penangkapan tersebut.

Hal senada juga dialami oleh Jon Wisnu Reporter Radio Suara Mitra Polda Jatim yang dikontak sejumlah reporter di Surabaya terkait dengan penangkapan salah seorang gembong teroris yang paling dicari di Asia Tenggara.

“Sejumlah reporter banyak yang bertanya dan datang menanyakan kepastian tapi hingga kini belum ada,” kata Jon Wisnu yang juga Koordinator Pokja Polda.

Sementara itu berhembus khabar malam ini salah seorang sopir Norrdin M Top akan dibawa ke Polda Jatim untuk diminta keterangan membuat puluhan wartawan tetap nyanggong.

Terpisah Kadensus 88 Polda Jatim Kombes Pol Oerip Soebagyo membantah telah menangkap salah seorang gembong teroris Noordin M Top. “Belum belum ada…kata siapa suah tertangkap,” kata Oerip Soebagyo balik bertanya saat dikonfirmasi, Rabu (13/02/2008). @

sumber: BeritaJatim

Alfredo Tewas dengan status Martir Ketidakadilan

oleh Prima Sp Vardhana

Pria berpantalon hitam itu diam tafakur dalam sebuah peti mati kayu. Wajahnya terlihat gagah dengan sebaris senyum menghias bibirnya yang pucat.

Kalau saja di seputar peti mati dari kayu itu tidak terlihat beberapa lajang dan pasangan suami istri yang menangis sesenggukan. Pasti siapa pun yang menyaksikan akan mengira pria gagah itu tengah tertidur lelap merenda mimpi-mimpinya.

Namun, setelah cukup lama melihat wajah pria “keren” dalam peti mati itu, maka tak berapa lama kemudian barulah sadar. Pria gagah di dalam peti mati itu tak lain adalah Mayor Laut Alfredo Alves Reinado (40), yang tewas dalam percobaan pembunuhan atas Presiden Timor Leste Jose Ramos-Horta, Senin (11/2). Ia tertembak pengawal presiden, setelah berhasil menembak Ramos-Horta di rumah pribadi presiden.

“Alfredo bagi pemerintah Timor-Leste memang disebut pemberontak militer. Namun, bagi kami warganegara Timor-Leste, dia adalah martir. Dia mengurbankan dirinya demi prinsipnya yang membela masyarakat,” kata salah seorang ibu usia paruh baya, setelah menangis dan menciumi peti mati yang akan menjadi peristirahatan terakhir Alfredo Alves Reinado.