Bayi Kembar Siam Ke-30 RSU dr Soetomo Dempet Jantung Menyatu

SURABAYA – RSU dr Soetomo kembali menangani pasien bayi kembar siam. Bayi yang keduanya berjenis kelamin perempuan tersebut merupakan rujukan dari RS Al Islam Mawardi Krian, Sidoarjo. Itu merupakan bayi kembar siam ke-30 yang ditangani tim dokter RSU dr Soetomo.

Anak pertama pasangan suami istri Sigit Widiantoro, 25, dan Santi Gerhanasari, 25, itu lahir secara caesar Selasa (29/1) pukul 22.30. Rabu (30/1) pukul 15.00, bayi kembar siam yang berat saat lahir 4, 4 kg tersebut dirujuk ke RSU dr Soetomo.

“Ketika lahir, dr Alfa (dokter anak yang menangani, Red) langsung telepon saya,” kata dr Agus Harianto SpA(K), tim dokter kembar siam RSU dr Soetomo. “Saya langsung minta agar dirujuk ke IRD RSU dr Soetomo secepatnya,” lanjutnya. Bayi kembar siam asal Jeruk, Gamping, Krian Sidoarjo, itu dirujuk dengan menggunakan ambulans.

Agus mengatakan, ketika dibawa ke RSU dr Soetomo, dua bayi tersebut sudah dipasangi oksigen. Sebab, bayi mengalami cyanosis (kebiruan di tubuh akibat kelainan pada jantung).

Setelah menjalani serangkaian pemeriksaan, diketahui bahwa bayi yang diberi nama Sri Mulyani Indah Safitri dan Sri Lestari Endang Pratiwi tersebut mengalami dempet pada dada atas hingga perut. Selain itu, ditemukan kelainan pada perut. Ada jaringan usus terbungkus selaput sebesar bola tenis (omphalochele). Istilah medisnya thoraco abdominophagus omphalochele.

“Dempetnya dua bayi itu tak hanya di bagian kulit luar. Tapi, hingga di organ dalam,” jelas Agus. Jantung dua bayi tersebut menyatu dan hanya memiliki tiga ventrikel (bilik jantung). Padahal, normalnya, terdapat dua jantung dengan empat ventrikel. Selain itu, liver dua bayi tersebut menyatu.

“Tim dokter hanya memeriksa hingga liver saja. Kami tak berani intervensi lebih dalam karena kondisi bayi parah,” papar Agus yang ahli neonatus.

Dengan kondisi begitu, tim dokter memutuskan bahwa bayi kembar siam tersebut dinyatakan non seperated (tidak bisa dipisahkan). Saat ini, tindakan yang dilakukan tim dokter hanya membuat bayi tersebut survive lebih lama. Caranya, memberikan obat-obatan untuk menangani kelainan jantung bayi itu. Juga pemberian susu formula sebanyak 12 x 2,5 cc setiap hari untuk membantu asupan nutrisinya.

“Menyatunya jantung dengan kelainan tiga bilik membuat bayi rentan alami gagal jantung. Ini adalah ancaman bagi keselamatan bayi tersebut,” tambah dr Urip Murtedjo SpB KL, kepala IRD RSU dr Soetomo.

Selain gagal jantung, ada dua ancaman lain yang bisa membuat dua bayi tersebut meninggal dunia. Yakni, infeksi dari omphalochele serta multiple organ disfunction (tidak berfungsinya banyak organ tubuh). Menurut Urip, kelainan jantung memengaruhi fungsi organ vital lainnya, seperti liver dan ginjal. “Dalam kondisi jantung tak berfungsi, itu akan merusak kerja organ vital lainnya. Ini pencetus multiple organ disfunction,” imbuhnya.

Kemarin, sang bayi hanya ditunggui kakeknya, Sunarji. Sigit, ayahnya, tengah bekerja sebagai juru mesin kapal feri. Santi, ibunya, tengah istirahat di rumah.

Pria 60 tahun itu mengatakan, menantunya, Santi, rutin memeriksakan kehamilan ke RS Al Islam. Ketika usia kandungan enam bulan, dia diperiksa dengan USG. Saat itu, dokter mengatakan bahwa dalam rahim Santi terdapat dua kepala bayi. Namun, tidak jelas soal dempetnya dua bayi tersebut. “Ketika tahu kembar ya senang. Dalam garis keluarga, dari neneknya Sigit, ada yang kembar,” kata Sunarji.

Karena tahu kembar, persalinan dilakukan secara caesar. Itu pun dengan usia kandungan yang sudah cukup, yakni lebih dari sembilan bulan. “Setelah lahir, baru tahu kalau kembar siam,” papar bapak tiga anak itu.

Mendengar kondisi cucu keempat dan kelimanya kembar siam, Sunarji kaget. Begitu juga orang tua si bayi. “Terutama, Santi yang shock. Dia tak menyangka anaknya kembar siam,” jelasnya. Ketika dirujuk ke RSU dr Soetomo pun, Santi yang sehari-hari bekerja sebagai guru TK tak mengetahuinya. “Tiap kali ditanya, saya bilang kondisi anaknya baik,” imbuhnya.

Baru Selasa (5/2), Santi memberanikan diri datang ke IRD untuk menjenguk dua bayinya. Saat itulah, tim dokter menjelaskan kondisi yang sebenarnya hingga kemungkinan terburuk. Rabu (6/1), tim dokter menanyakan kepada keluarga, apakah bayinya itu boleh diekspos atau tidak. Setelah dapat izin, kemarin dilakukan ekspos. “Awalnya, kami semua menangis. Tapi, kami berusaha mengikhlaskan saja. Pasrah,” kata Sunarji.

Agus menambahkan, dempet dada dan perut merupakan kelainan terbanyak dari bayi kembar siam yang dirujuk ke RSU dr Soetomo. Dari 30 bayi kembar siam, 20 di antaranya dempet dada dan perut.

Soal kemungkinan survive bayi tersebut, Agus menyerahkan kepada Yang Kuasa. “Kami berusaha sekuat dan selama mungkin merawat bayi ini,” ucapnya. Dengan kelainan yang sama, tim RSU dr Soetomo pernah menangani bayi asal Mataram hingga berusia 1,5 bulan. Tapi, ada juga yang hanya bertahan hidup beberapa jam. (sumber: jawapos)

teks foto: Kembar siam Santi I dan II dalam tabung inkubasi

Siapkan Jaringan Online di 2.523 SPBU

Rencana Pembatasan Bensin-Solar di Jawa-Bali

JAKARTA – Pemerintah terus mematangkan kebijakan pembatasan konsumsi premium dan solar. Meski mekanisme pelaksanaannya belum dibuat secara detail, pemerintah sudah mengantongi butir-butir panduan untuk menjalankan kebijakan tersebut.

Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Tubagus Haryono mengatakan, panduan utamanya adalah semua kendaraan, baik sepeda motor maupun mobil pribadi dan umum, akan dikenai pembatasan. “Khusus mobil mewah dan moge (motor gede, Red) sudah pasti tidak boleh membeli BBM (bahan bakar minyak) bersubsidi,” ujarnya ketika dihubungi Jawa Pos tadi malam (7/1).

Seperti diberitakan, pemerintah berencana menerapkan sistem pembatasan konsumsi premium-solar. Nanti setiap kendaraan mendapat jatah pembelian bahan bakar per hari. Volume pembelian dikendalikan melalui kartu pintar (smart card) yang ditempel di kaca depan kendaraan.

Selanjutnya, kartu yang memiliki barcode tersebut akan dibaca dengan alat pemindai di SPBU berapa volume maksimal yang boleh dibeli setiap hari. Bila melebihi jatah volume, otomatis pembelian ditolak.

Tubagus mengakui, saat ini pihaknya memang baru memiliki gambaran umum mekanisme pembatasan konsumsi premium-solar. Terkait mekanisme teknis pelaksanaan, kuota masing-masing kendaraan, kriteria mobil mewah, bagaimana jika satu keluarga memiliki beberapa mobil, dan seabrek hal teknis lain hingga kini masih dalam kajian. “Ini memang luar biasa kompleks sebelum benar-benar diberlakukan,” katanya.

Karena itu, lanjut dia, dalam waktu dekat pihaknya akan melakukan survei lanjutan untuk memetakan karakteristik perilaku konsumsi premium-solar di masyarakat. “Yang akan kami survei adalah kebutuhan, bukan keinginan,” terangnya.

Untuk itu, kata Tubagus, pihaknya akan menggandeng konsultan independen yang memiliki kapabilitas untuk melakukan survei. Di antara yang akan disurvei, kebutuhan konsumsi per hari bagi pemilik kendaraan roda dua, roda empat, dan kendaraan umum.

Hasil survei tersebut selanjutnya dibuatkan angka rata-rata untuk menentukan kuota yang akan diterapkan bagi masing-masing jenis kendaraan. Untuk kendaraan umum, lanjut dia, jelas kuotanya akan lebih besar dibandingkan dengan kendaraan pribadi. Sebab, jarak tempuh harian kendaraan umum memang lebih jauh. “Hal seperti ini juga kami perhitungkan,” ujarnya.

Bagaimana angka kuota 5 liter per kendaraan per hari yang sempat diberitakan di media? “Itu tidak benar. Sebab, baru akan dihitung lewat survei,” jelasnya.

Dalam kesempatan itu, Tubagus juga mengklarifikasi pernyataan anggota Komite BPH Migas Adi Subagyo Rabu lalu (6/2). Saat itu, Adi mengatakan, kebijakan pemerintah itu dilaksanakan Mei 2008 dan diberlakukan di Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi). Kemudian, kebijakan itu dilakukan di Jawa dan Bali pada akhir 2008.

“Yang benar, akan dilakukan di wilayah Jawa-Bali secara serentak,” tegas Tubagus. Alasannya, lanjut dia, jika tidak dilakukan secara serentak, sistem tersebut tidak akan efektif. Sebab, pemilik kendaraan di daerah pinggiran bisa membeli premium-solar di daerah lain yang belum dibatasi.

Menurut dia, sukses tidaknya pelaksanaan sistem distribusi tertutup memang erat berkaitan dengan prinsip isolasi. Artinya, wilayah pelaksanaan memang harus terisolasi dalam suatu pulau. “Dengan begitu, baru akan efektif,” tuturnya.

Tubagus mengakui, pemberlakuan serentak tersebut mengandung konsekuensi besar. Sebab, pihaknya harus menyiapkan jaringan online di seluruh SPBU Jawa-Bali yang jumlahnya 2.523 unit. Tujuannya, barcode atau smart card dapat terbaca dan datanya tercatat atau teregister di seluruh jaringan SPBU se-Jawa-Bali.

Untuk itu, lanjut dia, BPH Migas akan mengembangkan perangkat Sistem Informasi Manajemen (SIM) yang saat ini dimiliki dan digunakan untuk memantau proses distribusi BBM bersubsidi di seluruh Indonesia. “Basic-nya sudah ada, tinggal dikembangkan,” ujarnya.

Mengingat kompleksitas yang begitu tinggi, apakah BPH Migas optimistis bisa menerapkan sistem tersebut Mei nanti? “Itu harapan kami. Selanjutnya, kita lihat saja nanti,” katanya.

Tubagus, tampaknya, bersikap realistis. Dia mengatakan, detail teknis pelaksanaan sistem tersebut memang sangat bergantung seberapa cepat hasil data survei tentang karakteristik perilaku konsumsi BBM bersubsidi didapat.

Padahal, lanjut dia, hingga kini pun konsultan independen yang akan digandeng belum ditentukan. Tubagus mengatakan, pihaknya juga tidak akan asal tunjuk. Sebab, itu berkaitan dengan proyek pemerintah sehingga prinsip transparansi harus dikedepankan. “Kemungkinan akan ada semacam beauty contest untuk perusahaan konsultan,” jelasnya.

Itu pun, kata dia, baru bisa dilakukan setelah mendapatkan persetujuan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Sebab, proyek tersebut memerlukan dana yang tidak sedikit. Karena itu, dalam waktu dekat, pihaknya segera berkoordinasi dengan menteri keuangan untuk membahas dana yang dibutuhkan untuk proses survei maupun dana keseluruhan untuk pelaksanaan pembatasan premium-solar tersebut.

Yang jelas, kata Tubagus, rencana pembatasan itu ditujukan untuk mengajak masyarakat berhemat. Sebab, lanjut dia, kuota distribusi BBM bersubsidi memang dibatasi oleh pagu dalam APBN 2008, yakni premium 16.950 kiloliter (KL), minyak tanah 7.886.525 KL, dan solar 11.000.000 KL. Karena itu, sudah sepatutnya konsumsi masyarakat juga dibatasi. “Mohon ini dimengerti semua pihak,” pintanya.

Selain BPH Migas, pekerjaan besar akan dipikul Pertamina atas pemberlakuan sistem tersebut. Menyikapi hal itu, Vice President Komunikasi PT Pertamina Wisnuntoro mengatakan, pihaknya segera menyusun persiapan yang diperlukan untuk mendukung program tersebut. “Intinya, kami selalu siap,” ujarnya ketika dihubungi tadi malam.

Menurut dia, persiapan utama akan difokuskan pada SPBU-SPBU milik Pertamina maupun pengusaha yang tergabung dalam Hiswana Migas. “Kami segera berkoordinasi,” katanya.

Terkait kesiapan produk BBM, Wisnuntoro mengaku tidak ada masalah. Pihaknya juga akan menyiapkan antisipasi atas melonjaknya permintaan Pertamax maupun Pertamax Plus jika nanti pembatasan premium-solar diberlakukan.

Menurut dia, hal tersebut bisa diatasi dengan men-setting operasional kilang Pertamina. Misalnya, menambah produksi Pertamax maupun Pertamax Plus. Dia mengatakan, itu bukan merupakan hal sulit untuk dilakukan. “Jadi, mudah-mudahan semua bisa berjalan lancar,” ujarnya. (sumber:jawapos)

teks foto: ANTREAN pembelian BBM pasti akan lebih padat jika kebijakan pembatasan bensin-solar diberlakukan di Jawa dan Bali

Pers Indonesia Sudah Jauh dari Mendidik

Denpasar: Pers Indonesia dalam beberapa tahun belakangan ini dinilai kebablasan, karena banyak berita-berita yang disajikan tidak mendidik, sehingga memberikan dampak yang kurang baik terhadap kehidupan bermasyarakat.

“Sejumlah media massa menyajikan berita-berita unjukrasa yang anarkis, peristiwa itu secara mudah direkam otak masyarakat,” ujar Tokoh Pers di Bali Dr Ir I Wayan Windia di Denpasar Jumat.

Dalam menyambut Hari Pers Nasional 2008 dan bertepatan dengan HUT PWI ke-62, Windia yang juga wartawan senior menilai, peristiwa unjukrasa yang anarkis itu secara mudah diekspresikan, sehingga berdampak kurang baik terhadap kehidupan masyarakat sehari-hari.

Demikian pula pemberitaan tentang kekerasan, sadisme dan informasi-informasi lainnya yang kurang baik bagi masyarakat.

Padahal Pers yang profesional harus mempunyai tiga elemen yakni integritas intelektual, etik, moral dan religius, semua itu harus diterapkan dalam kehidupan Pers Indonesia di saat menikmati kebebasan tanpa ada kontrol dari pemerintah.

Windia yang juga aktif dalam kepengurusan PWI Bali menambahkan, insan Pers harus memiliki integritas intelektual yakni mampu mengikuti perkembangan iptek.
Selain itu mempertimbangkan secara matang, berita mana yang boleh dan tidak disiarkan dalam pemberitaan, dengan mempertimbangkan kepentingan nasional sehingga tidak
mengorbankan masyarakat.

Hal lain yang tidak kalah penting insan Pers harus religius, yakni rendah hati dan tidak sombong dengan menyajikan berita-berita yang bermanfaat bagi masyarakat, bangsa dan negara Indonesia, ujar Wayan Windia. (sumber: Antara)

teks foto:Organisasi pers nasional tak “punya gigi” untuk melibas peredaran tavloid porno di masyarakat

KPK dan BK DPR belum Koordinasi Kasus BI

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum melakukan koordinasi dengan Badan Kehormatan (BK) DPR dalam kasus aliran dana Bank Indonesia ke sejumlah anggota DPR.

Wakil Ketua KPK Bidang Penindakan, Chandra Hamzah di Jakarta, Jumat (8/2) sore, menegaskan KPk akan tetap mengusut kasus itu meski tidak ada koordinasi dengan BK.
“Terlepas dari BK, KPK jalan terus,” katanya.

Menurut dia, KPK dan BK memiliki wilayah kerja sendiri-sendiri. Namun demikian, kedua institusi itu bisa bekerjasama dalam hal tukar-menukar informasi.

“Sampai sekarang BK belum menyampaikan secara resmi. Apa ada yang perlu disampaikan saya juga tidak tahu,” kata Chandra.

Chandra mengatakan, koordinasi antara KPK dan BK memang sangat terbatas. KPK akan tetap melanjutkan penyidikan kasus BI meski tidak ada koordinasi dengan BK.

“Kita tidak dalam posisi untuk berkordinasi secara kelembagaan,” kata Chandra menambahkan.

Baru-baru ini KPK gagal memanggil mantan anggota DPR Anthony Zeidra Abidin karena yang bersangkutan mengaku sakit. Rencananya Anthony akan diperiksa sebagai saksi dalam kasus itu.

Sebelumnya, Wakil Ketua BK Gayus Lumbuun juga mengatakan akan berkoordinasi dengan KPK soal perkembangan kasus yang telah menyeret Gubernur BI, Burhanuddin Abdullah sebagai tersangka.

Namun demikian, koordinasi yang rencananya akan dilakukan tanggal 5 Februari 2008 itu batal.

KPK telah menetapkan tiga tersangka dalam kasus aliran dana BI, yaitu Gubernur BI Burhanuddin Abdullah, Direktur Hukum Oey Hoy Tiong, dan mantan Kepala Biro Gubernur BI, Rusli Simandjuntak, yang kini menjabat Kepala Perwakilan BI di Surabaya. (sumber: Republika)

teks foto: Gedung Bank Indonesia Pusat di Jakart

Festival Film Indonesia digelar di Beograd

Jakarta:Festival Film Indonesia digelar di ibukota Serbia, Beograd, selama empat hari dimulai pada Kamis (7/2), kata siaran pers Kedutaan besar Indonesia Beograd hari Jumat.

Dutabesar Indonesia untuk Serbia Abduh Dalimunthe secara resmi membuka festival itu, yang diselenggarakan di gedung Yugoslav Film Archiev (Konoteka), salah satu dari lima lembaga perfilman terbesar di Eropa.

Hadir dalam pembukaan itu Deputi Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Serbia Ivana Dimic, budayawan, pengusaha, wartawan dan warga setempat.

Dalam sambutannya, Dutabesar Abduh menyatakan misi utama festival film itu ialah mempererat hubungan persahabatan antara Indonesia dan Serbia.

“Indonesia ingin membina hubungan sosial-budaya dengan Serbia melalui berbagai upaya, termasuk lewat film, yang diyakini dapat menerjemahkan watak dan budaya bangsa Indonesia,” kata Abduh.

Disebutkannya, jaringan televisi nasional Serbia, RTS, menyiarkan secara langsung acara pembukaan festival itu, yang baru pertama kali diadakan di negara bekas Yugoslavia tersebut.

Suratkabar terkemuka Serbia, “Politika”, juga menyiarkan acara itu di halaman mukanya. Beberapa film Indonesia ditayangkan dalam festival tersebut, antara lain “Ibunda”, yang mewarnai acara pembukaan itu.

Sementara itu, Kedutaanbesar Indonesia Beograd juga ikut dalam Festival Teh di Nis, kota industri terbesar Serbia.

Festival Teh itu, yang diadakan lima hari hingga 10 Januari, merupakan acara tahunan di bawah koordinasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Pertanian Serbia.

Dalam Festival Teh itu, Indonesia diberi tempat khusus sebagai peserta penghasil teh di luar Eropa Timur. (sumber: Antara)

KPK dan BK DPR belum Koordinasi Kasus BI

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum melakukan koordinasi dengan Badan Kehormatan (BK) DPR dalam kasus aliran dana Bank Indonesia ke sejumlah anggota DPR.

Wakil Ketua KPK Bidang Penindakan, Chandra Hamzah di Jakarta, Jumat (8/2) sore, menegaskan KPk akan tetap mengusut kasus itu meski tidak ada koordinasi dengan BK.
“Terlepas dari BK, KPK jalan terus,” katanya.

Menurut dia, KPK dan BK memiliki wilayah kerja sendiri-sendiri. Namun demikian, kedua institusi itu bisa bekerjasama dalam hal tukar-menukar informasi.

“Sampai sekarang BK belum menyampaikan secara resmi. Apa ada yang perlu disampaikan saya juga tidak tahu,” kata Chandra.

Chandra mengatakan, koordinasi antara KPK dan BK memang sangat terbatas. KPK akan tetap melanjutkan penyidikan kasus BI meski tidak ada koordinasi dengan BK.

“Kita tidak dalam posisi untuk berkordinasi secara kelembagaan,” kata Chandra menambahkan.

Baru-baru ini KPK gagal memanggil mantan anggota DPR Anthony Zeidra Abidin karena yang bersangkutan mengaku sakit. Rencananya Anthony akan diperiksa sebagai saksi dalam kasus itu.

Sebelumnya, Wakil Ketua BK Gayus Lumbuun juga mengatakan akan berkoordinasi dengan KPK soal perkembangan kasus yang telah menyeret Gubernur BI, Burhanuddin Abdullah sebagai tersangka.

Namun demikian, koordinasi yang rencananya akan dilakukan tanggal 5 Februari 2008 itu batal.

KPK telah menetapkan tiga tersangka dalam kasus aliran dana BI, yaitu Gubernur BI Burhanuddin Abdullah, Direktur Hukum Oey Hoy Tiong, dan mantan Kepala Biro Gubernur BI, Rusli Simandjuntak, yang kini menjabat Kepala Perwakilan BI di Surabaya. (sumber: Republika)

Sinergi Figur Mataraman dan Tapal Kuda

Pemilihan sosiologis Jatim dalam kawasan Tapal Kuda dan Mataraman tetap jadi rujukan dalam kerangka akademis maupun praktis. Faktor ini kerapkali diperhitungkan dalam menyikapi agenda politik strategis, termasuk pemilihan gubernur (Pilgub) Jatim 2008 ini.

Kawasan Mataraman di Jatim meliputi wilayah eks Karesidenan Madiun dan Kediri. Secara kultural dan antropologis, wilayah ini dipengaruhi kultur budaya Jawa yang berpusat di Solo dan Yogyakarta. Kawasan ini kerapkali disebut Sabrang Wetan dari sentral tanah Jawa yang berpusat di Solo dan Yogyakarta tersebut.

Sedang Tapal Kuda dicirikan pengaruh Islam Tradisional (NU) yang dominan dibanding Islam Modernis (Muhammadiyah dan Persis). Kawasan ini dipengaruhi kultur Islam yang kuat dan warganya lebih mengadaptasi nilai-nilai teologis Islam yang taat. Nilai-nilai agama yang jauh dari aspek sinkretisme (Baca: Kajawen) tak dianut sebagian besar warga Islam di Tapal Kuda. Yang jadi panutan adalah kiai, bukan dukun atau paranormal.

Terpilihnya duet Soekarwo dan Saifullah Yusuf (Gus Ipul) sedikit banyak merepresentasikan figur Mataraman dan Tapal Kuda. Soekarwo yang mantan aktivis GMNI dan dibesarkan di Kabupaten Madiun, Jatim adalah wilayah yang secara sosiologis dan antropologis dipengaruhi secara kuat budaya Jawa (Solo dan Yogyakarta). Madiun secara geografis memang dekat dengan kedua daerah itu.

Di sisi lain, Gus Ipul–panggilan akrab Saifullah Yusuf– dilahirkan di Kabupaten Pasuruan pada 28 Agustus 1964. Suami dari Ummu Fatma ini merupakan darah biru komunitas NU. Trah keluarganya terkait dengan salah satu pendiri NU, KH Bisri Syansuri dari Pondok Mamba’ul Ma’arief Denanyar, Jombang. Anak pasangan Yusuf Cholil dan Sholichat Yusuf Chasbullah ini kenyang dengan pendidikan Islam semasa kecil.

Gus Ipul menamatkan pendidikan dasar di Madrasah Ibtidaiyah Mambaul Maarif Denanyar, Jombang. Jenjang pendidikan menengah pertama diselesaikan di Madrasah Tsanawiyah Mambaul Maarif Denanyar, Jombang, lalu SMP Islam Pasuruan, SMPP Pasuruan, dan Fisip Universitas Nasional (Unas) Jakarta.

Kendati berdarah biru NU, yang unik dari Gus Ipul adalah tak selamanya dia hanya berkecimpung di organ yang berkait dengan NU. Semasa menempuh pendidikan tinggi, Gus Ipul justru aktif di Himpunan Mahasiswa Islam (HMI)–organisasi mahasiswa ekstra kampus yang secara historis, kultural, dan psikologis dekat dengan keluarga besar bulan bintang (baca: Masyumi).

Gus Ipul pernah menjabat Ketua HMI cabang DKI Jakarta. Walaupun demikian, labelnya sebagai tokoh NU tak pernah dilepaskan. Dia pernah menjabat Ketua PP IPNU (2 periode), Wasekjen GP Ansor, Sekjen AMNU (Angkatan Muda NU), Ketua Umum GP Ansor, Sekjen DPP PKB, Wakil Bendahara DPP PDIP, dan anggota Dewan Pertimbangan DPP PPP.

Kini, semua label politik itu telah ditanggalkan. Hanya ada 2 jabatan publik yang melekat pada Gus Ipul: Komisaris Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan Ketua Umum GP Ansor. “Kalau persoalan maju pilgub Jatim ini, saya sungguhan, Mas. Tak main-main,” kata Gus Ipul pada satu kesempatan mengomentari mengenai rencananya running pilgub Jatim.

Sebagai representasi tokoh muda NU dan kekuatan Islam Tradisional (NU) di Jatim, apakah nama Gus Ipul dan Soekarwo bisa leading pada pilgub 2008 nanti? Itulah masalahnya.

Sebab, ada banyak faksi di tataran NU sekarang. Di antaranya ada sayap NU yang mendukung PKB dan Gus Dur. Yang mana kelompok ini menjagokan H Achmady sebagai cagub. selanjutnya, ada sayap NU struktural tingkat Jatim, yang berusaha mengegolkan Ali Maschan Moesa sebagai cawagub. Kemungkinan besar Ali Maschan Moesa berpasangan dengan cagub Jatim dari Partai Golkar Soenarjo.

Di sisi lain, masih ada sayap NU yang merapat ke PKNU dengan Ketua Umum Choirul Anam. Yang mana di sayap komunitas NU ini bercokol sejumlah kiai sepuh NU. Di antaranya, KH Abdullah Faqih, KH Mas Subadar, KH Idris Marzuki, KH Sholeh Qosim, KH Masbuchin Faqih, KH Nurul Huda Jazuli, KH Abdullah Schaal, dan lainnya.

Yang menarik dari sayap NU yang dekat dengan PKNU ini adalah sejumlah kiai sepuhnya dikenal punya hubungan baik dengan Gus Ipul. Apakah PKNU akan mendukung duet Soekarwo-Gus Ipul? Itu pertanyaan besar yang belum ditemukan jawabannya hingga sekarang.

Antara Gus Ipul dengan sejumlah kiai sepuh NU yang merapat ke PKNU memiliki sejarah hubungan cukup panjang. Hubungan itu makin terajut menjelang, selama, dan pascamuktamar PKB di Kota Semarang tahun 2005 lalu. Yang mana, Gus Ipul adalah calon ketua umum dewan tanfidz DPP PKB yang disokong para kiai sepuh NU tersebut dengan calon ketua umum dewan syuro KH Ma’ruf Amien. Tapi, perjuangan kelompok ini gagal total karena pengaruh Gus Dur masih terlalu tangguh untuk disaingi di PKB.

Para kiai sepuh NU tersebut kemudian melahirkan deklarasi Srondol, Semarang. Isinya, tak puas dan tak mengakui kepemimpinan DPP PKB yang terpilih dan terbentuk berdasar muktamar Semarang. Inilah cikal-bakal dan setting politik yang mendorong lahirnya PKNU di Pondok Langitan, Widang, Tuban.

“Hubungan saya dengan para kiai sepuh NU di Jatim masih terus jalan. Saya juga sering sowan kepada para kiai itu. Komunikasi terus nyambung, Mas,” tegas Gus Ipul. @

(sumber: beritajatim)
Teks Foto: Dr Soekarwo Sh MHum, usai meresmikan Pasar Lidah Rakyat di Lidah Wetan, Surabaya

Soekarwo-Ipul Kantongi Rekomendasi PAN dan PD

Surabaya: Sekdaprov Jatim, Dr Soekarwo SH MHum, dan Ketua Umum Ansor, Syaifullah Yusuf, Jumat (8/2), resmi mengantongi rekomendasi dari DPP PAN dan DPP Partai Demokrat untuk maju dalam Pilgub Jatim.

DPP Partai Demokrat secara resmi memberikan rekomendasinya melalui Surat Keputusan (SK) DPP bernomor 09/RKMD/DPP.PD/II/2008 tertanggal 4 Februari 2008 yang ditandatangani Ketua Umumnya Hadi Utomo dan Sekjen PD, H Marzuki Alie SE, MM.

Sedangkan DPP PAN, memberikan rekomendasinya melalui SK bernomor: PAN/A/Kpts/KU-S/011/11/2008 tertanggal 6 Pebruari 2008 yang ditandatangani Ketua Umum DPP PAN Soetrisno Bachir dan Sekjennya Zulkifli Hasan.

Dalam kedua SK DPP tersebut, secara jelas dituliskan keputusan penetapan Dr H Soekarwo dan H
Saifullah Yusuf sebagai Bacagub dan Bacawagub Jatim.

Soetrisno Bachir dalam klausul penetapan suratnya memutuskan, mengesahkan Saudaraku Dr H Soekarwo
sebegai Calon Gubernur Jatim berpasangan dengan Saudaraku Saifullah Yusuf sebagai Calon Wakil Gubernur
Jatim periode 2008-2013.

Selanjutnya, Soetrisno selaku ketua umum DPP memberikan amanat kepada Tim Pilkada Pusat, Tim Pilkada Wilayah Jatim dan DPW PAN Jatim untuk mengajukan dan memperjuangan kedua pasangan sebagai calon gubernur dan wakil gubernur Jatim.

Sementara Hadi Utomo dalam suratnya , menyetujui memberi rekomendasi untuk penguatan calon gubernur dan wakil gubernur Jatim kepada Dr H Soekarwo dan H Saifullah Yusuf sebagai calon gubernur dan calon wakil gubernur Jatim 2008-2018.

Ketua Umum DPP PD itu selanjutnya memberi wewenang kepada pengurus DPD, DPC dan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur yang bersangkutan untuk membentuk tim kampanye sebagaimana yang dikehendaki peraturan perundang-undangan.

Berkaitan dengan turunnya rekom tersebut, Pakde Karwo, demikian panggilan akrab Soekarwo, menyatakan terima kasih dan merasa bersyukur. “Ini juga merupakan rekomendasi untuk masyarakat Jawa Timur wa bil khusus wong cilik,” ujarnya.

Menurut Pakde, baik Demokrat maupun PAN, selama ini memiliki kesamaan visi dengan dirinya dalam
mengembangkan konsep di Jawa Timur, khususnya terkait konsep APBD untuk Rakyat, yang selama tiga tahun
terakhir, telah dikembangkan secara bersama-sama rakyat dan institusi pemerintah terkait, utamanya dalam upaya pengentasan kemiskinan.

“Ke depan kita masih punya pekerjaan berat dalam upaya menyelesaikan masalah kemiskinan di Jatim. Visi-misi yang selama ini saya sampaikan tentang upaya pengentasan kemiskinan juga bukan sebatas wacana atau rencana, tapi semua itu sudah teraplikasi di lapangan dan harus terus kita kembangkan,” katanya.

Bagaimana dengan kemungkinan koalisi partai-partai lain, Pakde Karwo mengatakan tetap membuka tangan lebar-lebar bagi semua partai untuk berkoalisi.

“Kemungkinan itu sangat terbuka karena pengurus partai-partai tersebut (PPP, PKS, PBB, dan PDS) adalah teman-teman akrab saya,” katanya.

Hingga kini, pria asal Madiun ini juga mengaku masih intensif membangun komunikasi dengan mereka.

Pakde juga berharap, dengan bergabungnya partai-partai itu akan terbangun sebuah koalisi partai “rakyat bersatu” dalam Pilgub, Juli mendatang.

Rencananya, deklarasi pasangan Pakde Karwo-Gus Ipul yang mencerminkan kelompok nasionalis-religius akan
dilangsungkan Minggu (17/2) mendatang di Tugu Pahlawan. (sumber: Republika)